Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengharapkan masyarakat Sulawesi Selatan ikut mengawasi pelaksanaan vaksinasi booster yang dikhususkan bagi tenaga kesehatan (nakes).
Hal ini ditekankan Aliyah sebab nakes dinilai menjadi garda terdepan dan pahlawan kemanusiaan yang melayani para pasien COVID-19 dan paling berisiko terpapar virus corona sehingga wajib dilindungi.
"Mohon maaf, saya tidak menyetujui kalau ada keluarga pejabat yang divaksin booster. Tolong laporkan pada kami karena inilah posisi kami sebagai pengawas, sebagai wakil rakyat," katanya di Makassar, Selasa.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini telah mendapat vaksin jenis moderna sebanyak 3.730 vial dan telah mulai melaksanakan vaksinasi booster kepada para nakes, diawali dari nakes di RSKD Dadi Makassar.
"Mohon dengan sangat dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada para nakes. Kami juga atas nama DPR RI Komisi 9, bagaimana memperjuangkan booster vaksin ketiga ini khusus untuk para nakes dulu, yang lain bersabarlah," katanya.
Ia menyebut bahwa Indonesia telah mendapat bantuan hibah vaksin moderna dari Amerika sebanyak 3,5 juta, termasuk di antaranya ribuan vial vaksin moderna yang telah tiba di Sulsel.
"Masih ada yang datang lagi bulan Agustus Pfizer. Pfizer itu APBN. Kalau Moderna itu murni hibah Amerika," kata dia.
"Nanti menyusul 1 juta vial lagi. Khusus untuk Sulsel mendapatkan kuota 3.730 vial dan Sinovac kemarin laporan kalau sudah masuk lagi 3.896," sambungnya.
Sementara Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sulsel dr Muhammadong mengemukakan distribusi vaksin moderna sedang berlangsung ke berbagai daerah, hanya saja penyalurannya memiliki perlakuan khusus.
"Sekarang setiap daerah yang harus ambil sendiri tetapi moderna punya perlakuan khusus sehingga tidak serta merta harus dikirim karena penyimpanannya harus dijamin berada di suhu minimal minus 15 sampai 25 derajat Celcius," urainya.
Berita Terkait
KPU: Rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR terkait Pemlu 2024 dijadwalkan 25 Maret
Senin, 18 Maret 2024 3:30 Wib
KPU RI akan menghadiri RDP DPR soal evaluasi Pemilu 2024 Kamis besok
Selasa, 12 Maret 2024 20:52 Wib
KY mengumumkan calon hakim agung dan ad hoc HAM yang lolos seleksi tahap pertama
Kamis, 29 Februari 2024 15:41 Wib
Komisi I DPR : Menhan Prabowo layak dapatkan jenderal kehormatan
Rabu, 28 Februari 2024 13:45 Wib
Kompolnas mengapresiasi kerja sama Polri-FBI bongkar pornografi anak
Minggu, 25 Februari 2024 10:46 Wib
MKH memberhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner
Sabtu, 17 Februari 2024 18:58 Wib
Kompolnas: Polri bekerja maksimal amankan tahapan Pemilu
Sabtu, 17 Februari 2024 1:06 Wib
Komisi Yudisial membuka pendaftaran calon hakim "ad hoc" HAM di Mahkamah Agung
Selasa, 6 Februari 2024 14:05 Wib