Kuala Lumpur (ANTARA) - Para pemimpin partai oposisi di Malaysia menolak penawaran kerja sama politik, yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam pidato khusus dan disiarkan secara langsung pada Jumat (13/8).
Penolakan disampaikan oleh Majelis Kepresidenen Pakatan Harapan Anwar Ibrahim (Presiden Partai Keadilan Rakyat), Hj Mohamad Sabu (Presiden Partai Amanah Negara), dan Lim Guan Eng (Presiden Partai Tindakan Demokratik atau DAP) dalam pernyataan pers di Kuala Lumpur, Sabtu.
Pendirian yang sama disampaikan oleh Mohd Shafie Apdal (Presiden Partai Warisan), Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Presiden Partai Aliansi Demokrat Malaysia / MUDA), Baru Bian (Presiden Partai Persatuan Sarawak/PSB) dan Wilfred Madius Tangau (Presiden United Progressive Kinabalu Organization / UPKO).
Penolakan juga disampaikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Pejuang Tanah Air, Mukhriz Mahathir.
Majelis Presiden PH menolak tawaran yang diberikan oleh PM Muhyiddin Yassin untuk mengizinkan mosi percaya disetujui di parlemen.
"Pakatan Harapan telah mengambil sikap untuk menolak dengan keras semua tawaran tidak tulus dari Tan Sri Muhyiddin yang seharusnya dilakukan lebih awal dan bukan pada akhir kehidupan politiknya," katanya.
Mereka juga menganggap bahwa pengumuman khusus Muhyiddin pada Jumat itu adalah pengakuan terbuka dari seorang perdana menteri yang telah kehilangan mayoritasnya.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyarankan masyarakat untuk tetap tenang sampai Yang di-Pertuan Agong melakukan tanggung jawab konstitusionalnya berdasarkan Pasal 40 (2) untuk mengangkat perdana menteri baru dari antara anggota DPR.
Zahid menjelaskan UMNO menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 15 anggota parlemen yang setia dan istiqomah karena telah mempertahankan pendirian partai untuk terus mempertahankan Kelembagaan Raja dan Konstitusi Nasional.
Saat menyampaikan pidato khusus, Muhyiddin menyebutkan tujuh tawaran kepada para pemimpin partai oposisi untuk dimintai persetujuan bipartisan.
Di antara tujuh penawaran tersebut adalah pengajuan RUU Anti Lompat Partai akan dibahas di parlemen dan alokasi yang sama akan diberikan untuk semua anggota parlemen terlepas dari partainya.
Berita Terkait
Bamsoet : Indonesia butuh demokrasi gotong-royong, bukan oposisi
Jumat, 12 April 2024 7:00 Wib
NasDem: Bukan prioritas dukung atau oposisi pada pemerintahan baru
Kamis, 21 Maret 2024 2:53 Wib
Gerinda: Koalisi dengan 01 dan 03 berpotensi dapat terjadi
Selasa, 20 Februari 2024 21:47 Wib
Jokowi minta wartawan tanyakan soal kesiapan PDI Perjuangan sebagai oposisi
Senin, 19 Februari 2024 10:41 Wib
Sekjen PBB minta penyelidikan transparan atas kematian tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny
Sabtu, 17 Februari 2024 11:58 Wib
Indo Barometer: Posisi ideal PDIP menjadi oposisi di pemerintahan mendatang
Sabtu, 17 Februari 2024 8:06 Wib
TKN: Persatuan Jokowi dan Prabowo pascapemilu 2019 wujud rekonsiliasi nasional
Rabu, 13 Desember 2023 19:33 Wib
Pemimpin oposisi Israel mendesak PM Netanyahu mundur dari jabatannya
Kamis, 16 November 2023 16:38 Wib