Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan pengelolaan utang yang ditetapkan pada RAPBN 2022 sebesar Rp973,6 triliun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan selalu dalam koridor kesinambungan fiskal.
"Pengelolaan utang ini juga akan memperhatikan kerentanan dan risiko fiskal," demikian dijelaskan dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang dikutip di Jakarta, Rabu.
Dokumen menyatakan rencana pembiayaan utang sebesar Rp973,5 triliun tersebut 5,2 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan outlook APBN 2021 sebesar Rp1.026,9 triliun.
Sebagian besar pembiayaan utang dalam RAPBN 2022 itu akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang diperkirakan neto mencapai Rp991,3 triliun dengan prioritas dalam mata uang rupiah.
Pemerintah melalui dokumen tersebut menegaskan kebutuhan pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel, dan prudent, dengan melihat peluang di pasar keuangan.
Pemerintah juga memastikan utang dikelola secara manageable dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang dengan mempertahankan batas utang 60 persen terhadap PDB agar disiplin utang fiskal terjaga.
Saat ini pembiayaan utang tidak hanya digunakan untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga untuk pengeluaran pembiayaan untuk investasi, pinjaman serta kewajiban penjaminan.
Meski demikian, pemerintah selalu berkomitmen untuk menjaga keseimbangan biaya dan risiko dengan melakukan diversifikasi portofolio utang, yang antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang dan tenor.
Sebelumnya pembiayaan utang pada APBN 2020 yang awalnya direncanakan Rp351,8 triliun, sempat turun dibandingkan realisasi pada 2019 sebesar Rp437,5 triliun.
Realisasi itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan utang dengan menjadikan utang sebagai alat untuk menjalankan kebijakan kontra-siklus (countercyclical).
Sebagai catatan total outstanding utang pemerintah pada akhir Juli 2021 telah mencapai Rp6.570,2 triliun yang antara lain terdiri atas penerbitan SBN Rp5.727,7 triliun dan pinjaman Rp842,5 triliun.
Sementara itu, rasio utang terhadap PDB pada akhir Juli 2021 tercatat mencapai 41 persen terhadap PDB seiring dengan adanya peningkatan pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Berita Terkait
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
OJK meluncurkan peta jalan perkuat perusahaan pembiayaan
Selasa, 5 Maret 2024 13:27 Wib
Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerja sebagai Menko Polhukam
Rabu, 21 Februari 2024 17:57 Wib
Terkait pembelian alutsista, Capres Ganjar : No utang, no usang
Minggu, 7 Januari 2024 21:14 Wib
Jubir : Program ekonomi biru Ganjar-Mahfud membebaskan nelayan dari utang
Rabu, 27 Desember 2023 10:58 Wib
Utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2023 turun jadi392,2 miliar dolar AS
Jumat, 15 Desember 2023 13:16 Wib
BI: Utang luar negeri Indonesia turun jadi 393,7 miliar dolar AS
Rabu, 15 November 2023 14:31 Wib
Menilik tren pemanfaatan pinjol di kalangan pemuda
Minggu, 17 September 2023 11:37 Wib