Jakarta (ANTARA) - Google untuk sementara mengunci sejumlah akun email milik pemerintah Afghanistan untuk mengatasi kekhawatiran jejak berkas digital yang ditinggalkan mantan pejabat pemerintahan.
Dalam keterangan tertulis, dikutip dari Reuters, Sabtu, Google mengonfirmasi akun pemerintah Afghanistan dikunci dan mereka sedang memantau situasi di negara tersebut sambil "melakukan langkah sementara untuk mengamankan akun-akun yang relevan".
Salah seorang mantan pegawai pemerintahan menyatakan Taliban berupaya mengambil akun email mantan pejabat. Narasumber yang dirahasiakan itu pada bulan lalu menyatakan Taliban memintanya untuk menjaga data yang disimpan di kementerian tempat dia bekerja dulu.
Sejak pemerintahan Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, muncul kekhawatiran basis data biometrik mungkin dieksploitasi untuk mencari musuh mereka.
Rekam jejak surat-menyurat yang tersedia secara publik menunjukkan puluhan lembaga pemerintahan Afghanistan menggunakan server milik Google untuk surat elektronik resmi, antara lain Kementerian Keuangan, Industri, Pendidikan Tinggi dan Pertambangan.
Protokol presidensial Afghanistan juga menggunakan Google, begitu juga sejumlah pemerintah lokal.
Menguasai pangkalan data dan email pemerintah dapat mengungkapkan informasi tentang para pegawai di pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, suku yang menjadi sekutu sampai mitra asing.
Rekam jejak publik juga menunjukkan sejumlah lembaga pemerintahan menggunakan layanan email dari Microsoft Corp. Perusahaan tersebut menolak memberikan keterangan soal langkah apa saja yang mereka lakukan.
Berita Terkait
Jusuf Kalla: Jangan isolasi Afghanistan dari pergaulan dunia
Jumat, 20 Oktober 2023 10:04 Wib
BMKG : Gempa bermagnitudo 6,2 di Afghanistan dipicu deformasi batuan sesar Herat
Minggu, 8 Oktober 2023 18:40 Wib
Seribu orang tewas dan terluka dalam serangkaian gempa di Afghanistan
Minggu, 8 Oktober 2023 11:29 Wib
PBB: HAM di Afghanistan dalam kondisi "kolaps"
Rabu, 13 September 2023 13:38 Wib
PBB mendesak Taliban hapus dekret penutupan salon kecantikan
Kamis, 6 Juli 2023 10:51 Wib
PBB: Tidak mungkin komunitas internasional mengakui Taliban selama hak perempuan masih dibatasi
Kamis, 22 Juni 2023 19:43 Wib
AS: "Kini ISIS lebih kuat di Afghanistan"
Jumat, 24 Maret 2023 13:31 Wib
PBB menilai penghapusan pendidikan untuk perempuan di Afghanistan diskriminatif
Rabu, 22 Maret 2023 6:05 Wib