Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Indonesia membutuhkan pihak oposisi yang tangguh untuk menciptakan pemerintahan yang kuat.
"Kenapa oposisi harus kuat dan tangguh, karena pihak oposisi akan cenderung dikerjai atau dilukai," kata Ujang Komarudin pada diskusi publik bertajuk "Masa Depan HAM dan Demokrasi di Indonesia", di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan peristiwa kudeta yang dialami oleh Partai Demokrat beberapa waktu lalu merupakan salah satu bentuk dari upaya mengerjai pihak oposisi.
Tidak hanya Partai Demokrat, Ujang menilai hal yang sama juga terjadi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana lahirnya Partai Gelombang Rakyat (Gelora) yang dipimpin oleh mantan politisi PKS yakni Fahri Hamzah dan Anis Matta.
"Masih banyak lagi partai yang kemarin jadi oposisi, namun dipecah-belah, mohon maaf, oleh kekuatan pemerintah," ujar dia.
Akibat tidak kuatnya partai oposisi di parlemen, Ujang berpendapat hal itu bisa membahayakan roda pemerintahan, karena tidak ada check and balance.
Sebagai contoh, kata dia lagi, revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law berjalan dengan mulus imbas karena tidak adanya kekuatan yang membendung.
Meskipun rakyat telah turun ke jalan dan menyatakan menolak terhadap revisi Undang-Undang KPK dan Omnibus Law, faktanya hal itu tetap disetujui oleh DPR.
"Ini menjadi contoh nyata bahwa kekuatan oposisi menjadi penting. Bukan hanya untuk mengontrol pemerintah, tetapi juga menjaga HAM dan demokrasi," kata Ujang.
Berita Terkait
Pengamat: Sulit membuktikan kecurangan pemilu melalui bansos di sidang MK
Rabu, 3 April 2024 1:33 Wib
Pengamat: Surya Paloh tunjukkan jiwa nasionalisme saat beri selamat pada Prabowo
Jumat, 22 Maret 2024 3:08 Wib
Pengamat politik: Ucapan Guntur Soekarnoputra terlalu merendahkan Jokowi
Selasa, 30 Januari 2024 14:29 Wib
Pengamat: Gibran harus menunjukkan kemampuan untuk jawab keraguan publik
Senin, 23 Oktober 2023 14:31 Wib
Pengamat politik menilai putusan MK soal batas usia untuk kepentingan penguasa
Selasa, 17 Oktober 2023 12:27 Wib
Pengamat: Gibran akan jadi pasangan Prabowo di PIlpres 2024
Selasa, 17 Oktober 2023 11:30 Wib
Pengamat: Menteri PUPR dan Menkeu cocok jadi cawapres Ganjar Pranowo
Senin, 11 September 2023 13:58 Wib
PDIP : Rekomendasi pemecatan Budiman Sudjatmiko sudah dikeluarkan sejak Senin
Jumat, 25 Agustus 2023 12:17 Wib