Makassar (ANTARA News) - Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers Wina Armada Sukardi menyatakan esensi dari Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan bagi wartawan untuk terus menyuarakan fakta, tetapi tidak melakukan penghakiman.
Hal tersebut dikemukakan Wina Armada Sukardi di depan sekitar 30 pimpinan media, redaktur dan wartawan dari berbagai media di Sulawesi Selatan dalam Lokakarya KEJ di Makassar, Rabu.
"Azas praduga tidak bersalah tidak menghakimi sesorang. Pada kasus apa pun kita tidak boleh menghakimi, tetapi kita boleh menyuarakan fakta," ujarnya.
Menurut dia, etika pers diadopsi dari hukum tetapi tidak 100 persen, sebab kalau semuanya diadopsi maka wartawan butuh waktu sampai puluhan tahun untuk mendapatkan berita-berita hukum yang melalui proses banding atau pun kasasi.
"Orang berhak tahu siapa Jaksa, Hakim dan tersangkanya. Fakta boleh, jangan mengadili. Dimanapun tidak boleh menghakimi," ucapnya.
Demikian juga dalam ruang sidang, kata Wina Armada, hakim tidak boleh mengusir wartawan yang sedang meliput, sepanjang wartawan tidak mondar-mandir dan jepret kiri-kanan.
Ia mengemukakan, KEJ mengatur wartawan untuk tidak "seenaknya" membuat berita, tetapi harus akurat dan berimbang, tidak menghakimi, tidak beritikad buruk, tidak bohong, tidak melanggar hak-hak pribadi, menghormati asas praduga tidak bersalah dan melayani hak jawab secara proporsional.
Selain itu, Wina mengatakan, kemerdekaan pers bukan eksklusif milik wartawan tetapi milik publik, sehingga harus sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan publik.
Sementara, alumni Internasional Institude for Journalism di Berlin, Jerman Priyambono RH mengatakan, media yang mengabaikan KEJ akan mati.
"Media yang melupakan kepentingan publik akan mati. Begitu tidak ada kode etik maka akan ditinggalkan publik," ujarnya.
Bahkan menurut Redaktur senior ANTARA ini, pada akhirnya semua orang akan jadi wartawan dengan kemajuan tekhnologi multimedia, yang membedakan wartawan media dengan orang awam hanya dari sisi KEJ.
Ia juga menyinggung kompetensi wartawan yang mulai diberlakukan 2010 yang akan mendepak wartawan dari pekerjaannya apa bila tidak memenuhi standar sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Pers yang dilaksanakan setiap media.
Standar umum tersebut meliputi sistem rekrutmen wartawan yang jelas, peningkatan keterampilan jurnalistik, sistem level kewartawanan, memasukkan KEJ dalam peraturan perusahaan. (T.pso-099/F003)
Berita Terkait
PT Pelni Makassar siapkan 15 unit armada hadapi "peak season" mudik Lebaran 2024
Selasa, 2 April 2024 15:09 Wib
Kemenhub prediksi penumpang angkutan laut pada Lebaran 2024 capai 3 juta orang
Minggu, 17 Maret 2024 17:30 Wib
Australia pastikan meningkatnya anggaran pertahanan bukan ancaman buat RI
Sabtu, 24 Februari 2024 6:10 Wib
KPU Makassar: Armada logistik terbatas mengakibatkan pelayanan TPS molor
Rabu, 14 Februari 2024 15:07 Wib
Pj Gubernur Sulsel serahkan armada damkar kepada Pemkab Barru
Rabu, 10 Januari 2024 19:53 Wib
Pemprov Sulsel serahkan armada damkar atasi karthutla Luwu Utara
Sabtu, 6 Januari 2024 12:41 Wib
TNI AL berharap pembelian kapal selam baru dapat terealisasi pada 2024
Selasa, 5 Desember 2023 19:01 Wib
TNI AU menyiapkan armada untuk distribusi logistik Pemilu 2024
Kamis, 23 November 2023 13:09 Wib