Pemkab Jeneponto perkuat pemberdayaan perempuan publik dan privat
Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berupaya mendorong strategi dalam memperkuat pemberdayaan perempuan di sektor publik dan privat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jeneponto H Paris Yasir saat membuka pendampingan/mentoring pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi perangkat daerah kabupaten/kota tahun 2021 di Ruang Pola Panrannuanta, Kamis (16/9).
Kegiatan yang digelar dengan protokol kesehatan ketat tersebut diikuti empat kabupaten yakni Kepulauan Selayar, Sinjai, Takalar dan Jeneponto selaku tuan rumah dan berlangsung pada 16-17 September 2021.
Menurut Wabup kegiatan Pendampingan/mentoring pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi perangkat daerah kabupaten/kota tersebut sangat sejalan dengan Inpres nomor : 9 tahun 2000.
Paris menyebut Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang sangat fokus dalam mendorong kesetaraan gender baik di wilayah privat maupun publik, dapat dilihat dari keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
"Alhamdulillah untuk Kabupaten Jeneponto ini dari 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 6 orang keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan strategis yaitu selaku Kepala Dinas," ujarnya.
Wabup juga mengapresiasi penunjukan Jeneponto sebagai tuan rumah pelaksana dan mengingatkan agar dalam keberlangsungan kegiatan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Selamat datang bagi para utusan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sinjai dan Takalar mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kegiatan kita ini serta jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan," tutup H Paris Yasir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan Dr. Fitriah zainuddin mengatakan sebagai upaya membangun kesetaraan gender pemerintah telah mengeluarkan strategi pembangunan yang dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender (PUG).
Fitriah menjelaskan istilah PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi suatu isu integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program yang tepat
"Pengarusutamaan gender dalam pembangunan menuju kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, semua sektor pembangunan baik pusat maupun daerah harus memberikan perhatian dan dukungannya," tegas Fitriah. (*/Inf)
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jeneponto H Paris Yasir saat membuka pendampingan/mentoring pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi perangkat daerah kabupaten/kota tahun 2021 di Ruang Pola Panrannuanta, Kamis (16/9).
Kegiatan yang digelar dengan protokol kesehatan ketat tersebut diikuti empat kabupaten yakni Kepulauan Selayar, Sinjai, Takalar dan Jeneponto selaku tuan rumah dan berlangsung pada 16-17 September 2021.
Menurut Wabup kegiatan Pendampingan/mentoring pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi perangkat daerah kabupaten/kota tersebut sangat sejalan dengan Inpres nomor : 9 tahun 2000.
Paris menyebut Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang sangat fokus dalam mendorong kesetaraan gender baik di wilayah privat maupun publik, dapat dilihat dari keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
"Alhamdulillah untuk Kabupaten Jeneponto ini dari 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 6 orang keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan strategis yaitu selaku Kepala Dinas," ujarnya.
Wabup juga mengapresiasi penunjukan Jeneponto sebagai tuan rumah pelaksana dan mengingatkan agar dalam keberlangsungan kegiatan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Selamat datang bagi para utusan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sinjai dan Takalar mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kegiatan kita ini serta jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan," tutup H Paris Yasir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan Dr. Fitriah zainuddin mengatakan sebagai upaya membangun kesetaraan gender pemerintah telah mengeluarkan strategi pembangunan yang dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender (PUG).
Fitriah menjelaskan istilah PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi suatu isu integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program yang tepat
"Pengarusutamaan gender dalam pembangunan menuju kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, semua sektor pembangunan baik pusat maupun daerah harus memberikan perhatian dan dukungannya," tegas Fitriah. (*/Inf)