Mamuju (ANTARA) - Para pelaku usaha burung walet di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat dipermudah oleh sistem Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar Mujahidin.
"Semua pelaku usaha budi daya sarang burung walet dipermudah dengan sistem OSS," kata Mujahidin pada Focus Group Discussion (FGD) II fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Polewali Mandar, sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Mamuju, Kamis.
FGD II itu dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
Mujahidin menyampaikan pemanfaatan tata ruang burung walet di 16 kecamatan.
"Hanya Kecamatan Wonomulyo sejak tahun 1970-an, paling berkembang budi daya sarang waletnya" ujarnya.
"Dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semua pelaku usaha yang bermohon sistem OSS, maka pelaku usaha dapat dipermudah, sehingga pengembangan investasi dapat diketahui dan bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan rekomendasi dari Kementerian Agraria, kita dukung dalam rangka peningkatan PAD," ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Kementerian ATR/BPN Muhammad Darmun menjelaskan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan harus diarahkan sesuai amanat perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar.
"Karena telah ada tujuan dan sasaran dan capaian target di dalam rencana pola ruang yang mengatur fungsi, baik lindung, budidaya dan rencana struktur ruang yang mengatur sistem pusat dan pertumbuhannya serta pembentukan sistem jaringan transportasi, sumber daya air dan energi," urainya.
"Itu semua dicapai dengan tekad mewujudkan indikasi program tiap lima tahun sesuai waktu periode dua puluh tahun Perda RTRW dalam kurun lima tahun dapat dievaluasi kembali," tambah Muhammad Darmun.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar Husain Ismail mengatakan kegiatan itu bertujuan menemukan solusi terkait hasil audit tentang pemanfaatan ruang di Kabupaten Polewali Mandar.
Berita Terkait
KPPU usul perlu adanya perpres strategi nasional persaingan usaha
Kamis, 14 Maret 2024 15:04 Wib
Pemkab Sidrap sosialisasi Perda Pajak dan retribusi pada pelaku usaha
Rabu, 6 Maret 2024 6:11 Wib
Usaha kulit ikan buntal di Mamuju berpotensi ekspor
Senin, 4 Maret 2024 21:21 Wib
OJK terus komitmen perkuat dukung usaha BPR
Rabu, 28 Februari 2024 21:11 Wib
Disperindagkop Sulbar verifikasi kelompok usaha penerima bantuan bidang Koperasi dan UKM
Selasa, 27 Februari 2024 17:50 Wib
Pemprov Sulbar dorong percepatan sertifikat halal pelaku usaha hewan
Minggu, 25 Februari 2024 10:43 Wib
Pemprov Sulbar mengembangkan usaha kakao berkelanjutan
Sabtu, 24 Februari 2024 11:37 Wib
Kementerian BUMN mengajak pelaku usaha ultra mikro menabung emas
Senin, 12 Februari 2024 14:45 Wib