Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta merealisasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang diperoleh negara dari penerimaan cukai untuk dikembalikan manfaatnya kepada petani.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha di Jakarta, Jumat mengatakan dari sebegitu besarnya penerimaan cukai yang didapat negara, harusnya manfaatnya dapat dikembalikan kepada petani, buruh, pekerja, hingga konsumen.
"Sudah seharusnya pemerintah bertanggungjawab merealisasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga ada jaminan bahwa petani sejahtera karena dari cukai pemerintah sudah merasakan penerimaan besar," katanya.
Menurut dia, sudah saatnya petani dan buruh merasakan kesejahteraan dari cukainya, apalagi pemerintah menetapkan target penerimaan negara dari cukai sebesar Rp203,9 triliun pada 2022.
"Masa iya (penerimaan negara dari cukai), tidak bisa dikembalikan kepada petani, buruh, dan konsumen,” katanya.
Sementara itu akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta AB Widyanta menuturkan petani tembakau adalah pihak yang terpinggirkan, yang pemenuhan hak-haknya harus dipertimbangkan oleh pemerintah.
"Pemerintah harus melihat potensi, bukan hanya melihat keuntungan untuk menutup defisit ekonomi. Petani juga butuh didampingi dalam manajemen pertanian, misalnya dari sisi grading dan penjualan,” katanya.
Menurut dia, jika CHT dinaikkan dan produksi rokok semakin menurun, maka para pekerja di sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT) yang mayoritas perempuan akan terdampak langsung dengan pengurangan jam kerja hingga pengurangan upah.
“Nah, mereka ini seharusnya perlu diberdayakan, ditingkatkan kualitasnya agar bisa mandiri dan sejahtera,” katanya dalam acara AMTI Berdiskusi: Cukai & Eksistensi IHT, Bagaimana Suara Akademisi?.
Sedangkan akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Yahya menyatakan, di tengah pandemi saat ini seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dengan memprioritaskan hak-hak ekonomi masyarakat mulai dari petani tembakau, buruh rokok hingga pedagang yang sedang berjuang untuk bisa kembali bangkit dan mandiri secara ekonomi.
"Terutama di sisi petani tembakau ya, pemerintah seharusnya membantu petani melestarikan tembakau karena itu adalah cultural heritage. Sudah mandarah daging di petani," katanya.
Berita Terkait
KPU meyakini hasil Pemilu 2024 tidak akan dibatalkan
Jumat, 19 April 2024 15:19 Wib
Kemenkumham Sulbar bantu pemprov legalisasi produk hasil perikanan
Jumat, 19 April 2024 8:04 Wib
KPU optimistis MK putuskan hasil PHPU Pemilu 2024 sesuai kerangka hukum
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib
MotoGP 2024 - Bagnaia tatap GP Amerika setelah hasil kurang memuaskan di Portugal
Senin, 25 Maret 2024 7:05 Wib
Pengamat: Ada beda sikap antara Partai Nasdem dan Anies soal hasil pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 18:39 Wib
Komnas HAM menyampaikan catatan hasil pemantauan Pemilu 2024
Jumat, 22 Maret 2024 15:12 Wib
MK optimistis selesaikan perkara perselisihan hasil Pilpres tepat waktu
Jumat, 22 Maret 2024 12:25 Wib
Mendagri mengapresiasi KPU RI telah tetapkan hasil Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 7:38 Wib