Washington (ANTARA) - Pemerintah-pemerintah harus mulai merencanakan kembali anggaran yang lebih berkelanjutan dengan kebijakan yang mendapat kepercayaan investor setelah stimulus fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memerangi pandemi COVID-19, kata pihak Dana Moneter Internasional (IMF) pada Kamis (7/10/2021).
Tetapi setiap negara harus menentukan waktu dan kecepatan konsolidasi fiskal yang tepat, kata IMF dalam laporan pemantauan keuangannya.
Rencana fiskal diperlukan untuk mempertimbangkan tahap pandemi, kerentanan keuangan yang ada, risiko krisis ekonomi, tekanan populasi yang meningkat, kebutuhan pembangunan, dan kesulitan historis dalam mengumpulkan pendapatan.
Sebuah bab monitor fiskal berjudul “Memperkuat Kredibilitas Keuangan Publik” mengatakan negara-negara dapat mengulur waktu dan membuat stabilisasi utang tidak terlalu menyakitkan dengan berkomitmen pada stabilitas fiskal dan kerangka keuangan jangka menengah yang kredibel.
"Ketika pemberi pinjaman yakin bahwa pemerintah bertanggung jawab secara finansial, pembiayaan defisit besar, dan perpanjangan utang menjadi lebih mudah," kata IMF.
Laporan itu mengatakan penelitian IMF menunjukkan bahwa negara-negara dengan rencana kerangka keuangan yang kredibel memiliki biaya pinjaman yang lebih rendah dan dapat membuat lompatan besar dalam utang, dengan kelayakan membalikkan pertumbuhan 15 persen selama satu dekade. Plus, guncangan tambahan tidak ada.
Dana merekomendasikan agar negara-negara berkomitmen untuk tujuan fiskal yang luas dengan kebijakan pajak dan pengeluaran yang mendasari untuk tiga sampai lima tahun ke depan, dengan kebijakan khusus, seperti kenaikan pajak atau menaikkan usia untuk mendapatkan manfaat pensiun.
Aturan fiskal, seperti menjaga defisit anggaran dalam persentase tertentu dari PDB, atau dewan fiskal independen dalam pemerintah dapat menambah kredibilitas, membantunya menambahkan target yang lebih mudah untuk dikomunikasikan.
Tetapi IMF mengatakan rencana fiskal harus cukup fleksibel untuk menstabilkan ekonomi dan menghindari pemotongan investasi publik penting.
"Perubahan pajak atau pengeluaran mungkin pra-legislatif dan bergantung pada pemulihan," kata IMF.
IMF mengutip pengumuman Inggris bahwa tarif pajak perusahaan akan naik pada April 2023 dan stimulus fiskal sementara Israel untuk tunjangan pengangguran diperpanjang terkait dengan pencapaian tingkat pengangguran yang lebih rendah.
Berita Terkait
Sinergisitas pemprov dan DPRD menghasilkan 24 penghargaan untuk Sulbar
Rabu, 27 Maret 2024 20:42 Wib
Iniesta kena denda pajak di Jepang soal laporan penghasilan
Senin, 25 Maret 2024 6:19 Wib
Pemkot Makassar jadi yang pertama di Sulsel serahkan laporan keuangan ke BPK
Sabtu, 16 Maret 2024 1:47 Wib
MKMK menggelar rapat terkait laporan dugaan pelanggaran etik hakim
Rabu, 21 Februari 2024 13:01 Wib
MK melakukan persiapan tangani laporan perkara PHPU 2024
Rabu, 21 Februari 2024 11:14 Wib
Bapperida susun laporan pelaksanaan 10 prioritas pembangunan Sulbar
Sabtu, 10 Februari 2024 0:44 Wib
BMKG : Mayoritas kota besar berpotensi diguyur hujan ringan
Kamis, 1 Februari 2024 6:48 Wib
Pj Sekda Makassar segera menindaklanjuti LHPK rekomendasi BPK
Jumat, 19 Januari 2024 22:04 Wib