Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi mengingatkan bahwa penanganan perubahan iklim adalah upaya kolektif yang perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dilakukan sampai ke tingkat tapak.
"Penanganan perubahan iklim merupakan upaya kolektif kita bersama bukan semata melalui proses negosiasi di antara negara-negara maju dan berkembang di tingkat internasional," kata Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi dalam diskusi virtual Festival Iklim 2021 yang dipantau dari Jakarta pada Jumat.
Laksmi menegaskan bahwa unsur paling penting dari penanganan itu adalah bagaimana menerjemahkan perjanjian kerja sama internasional untuk perubahan iklim menjadi aksi nyata di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan bahkan sampai ke tingkat tapak.
Upaya kolektif itu harus melibatkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan masyarakat luas.
Dia mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam mitigasi perubahan iklim dapat mengambil peran, memperkuat komitmen dan berkontribusi dalam berbagai upaya yang tengah dilakukan.
Laksmi menjelaskan bahwa komitmen Indonesia terkait pengendalian perubahan iklim telah tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang berisi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri 41 persen dengan dukungan internasional.
Indonesia juga sudah menetapkan Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 menuju netralitas karbon atau net zero emission, yang bersama pembaruan NDC telah diserahkan jelang Konferensi Iklim PBB ke-26 (COP26) di Inggris pada November 2021.
"Semoga upaya-upaya kita bisa membawa Indonesia lebih tangguh, lebih tumbuh," tegasnya.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar perluas kawasan konservasi perairan di Sulawesi Barat
Selasa, 19 Maret 2024 14:44 Wib
BPBD Sulbar susun langkah antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi
Rabu, 6 Maret 2024 14:10 Wib
DLH Sulbar gelar sosialisasi mitigasi perubahan iklim di Mamuju
Senin, 26 Februari 2024 16:48 Wib
Pemkab Sidrap menggelar sosialisasi strategi adaptasi ketahanan iklim
Jumat, 23 Februari 2024 0:10 Wib
Presiden Jokowi jelaskan penyebab dampak kenaikan harga beras
Kamis, 22 Februari 2024 19:12 Wib
BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan
Sabtu, 10 Februari 2024 7:25 Wib
Cawapres Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim
Minggu, 21 Januari 2024 21:26 Wib
Cawapres Gibran : Pertanian pintar solusi dampak perubahan iklim terhadap pangan
Minggu, 21 Januari 2024 21:25 Wib