Pemprov Sulbar luncurkan aplikasi hasil pengawasan inspektorat

Kamis, 21 Oktober 2021 20:47 WIB

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar. (ANTARA/HO/Diskominfo Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan deskk dan aplikasi sistem informasi hasil pengawasan Inspektorat atau yang disingkat Si Hape.

Peluncuran desk dan aplikasi sistem informasi hasil pengawasan Inspektorat itu, dilakukan pada rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Sulbar pada kabupaten se-Sulbar, di Mamuju, Kamis.

"Ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan penyajian data temuan hasil pemeriksaan Inspektorat," kata Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar.

"Dengan adanya Aplikasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan progres penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan Inspektorat, sebagai salah satu indikator kinerja Inspektorat dalam penyelesaian progres tindak lanjut temuan hasil pengawasan," tambahnya.

Selain peluncuran aplikasi Si-Hape, rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Sulbar pada kabupaten se-Sulbar itu juga dilaksanakan rekonsiliasi/pemutakhiran data TLHP Sulbar serta seminar sehari.

Kegiatan tersebut tersebut mengusung tema 'Melalui Pemutakhiran Data TLHP, Kita Tingkatkan Peran Inspektorat Sebagai Mitra Dalam Mengawal Pemerintahan Yang Amanah.

Wagub menekankan dua hal yang terkandung dalam pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat, yakni pertama APIP mendorong dan mendampingi setiap OPD dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi serta APIP setiap bukti tindaklanjut guna memastikan bahwa rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP perlu mendapat perhatian, karena merupakan tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian.

APIP lanjut Enny Anggraeni Anwar, harus dapat menjadi mitra strategi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

"Hal ini diperlukan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengarah pada pemerintahan yang bersih," ucapnya.

"Pimpinan APIP harus memiliki strategi dan berpikir kritis (kemampuan untuk berfikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercayai), agar mampu memanfaatkan berbagai sumber Informasi tantangan dan merancang serta melaksanakan strategi untuk memenuhi prioritas APIP," jelas Enny Anggraeni Anwar.

Wagub menyampaikan, tugas dan tanggung jawab APIP ke depan semakin berat.

"Untuk itu APIP provinsi dan kabupaten harus bersinergi, guna terwujudnya pengawasan dan pembinaan di daerah yang lebih berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengawal program kegiatan pembangunan di daerah," ujar Enny Anggraeni Anwar.

Melalui kesempatan itu, Enny Anggraeni Anwar menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kehadiran para peserta dalam rapat tersebut.

"Kehadiran saudara merupakan wujud kongkrit telah berjalannya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten se-Sulbar, dalam mengawal meyakinkan dan menjaga tata kelola pemerintah di daerah Sulbar yang sama kita cintai. Semoga para peserta dapat berpartisipasi secara maksimal, demi meraih hasil yang maksimal menuju Sulbar yang Maju dan 'Malaqbi' atau bermartabat," papar Enny Anggraeni Anwar.

Khusus di Sulbar lanjutnya, saat ini jumlah Auditor, PPUPD, Audiwan pada masing-masing unit pengawasan semakin meningkat.

"Bila dirata-ratakan berada pada kisaran 1-20 untuk Auditor kecuali Inspektorat provinsi sudah memiliki 41 Auditor yang bersertifikat," ucapnya.

"Sedangkan, untuk PPUPD se-Sulbar baru memiliki 15 orang. Ini perlu terus mendapat perhatian unsur pimpinan daerah," kata Enny Anggraeni Anwar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.