Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyarankan pemerintah segera mengubah tata kelola pemidanaan guna mencegah terjadinya "over" kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.
"Yang paling banyak itu kan pengguna narkotika, jadi untuk pengguna jangan dipenjara tetapi direhabilitasi," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa.
Anam mengatakan upaya rehabilitasi sudah ada kesepahaman dari pihak terkait dan hanya menunggu implementasi serta pijakan atau "legal standing" kebijakannya.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej, kata dia, beberapa kali mengatakan kelebihan kapasitas hunian lapas di Tanah Air memang harus segera dievaluasi
Evaluasi tersebut bisa merujuk kepada sistem di internal kementerian maupun sistem eksternal, misalnya bagaimana penanganan hukum bagi seorang narapidana.
Lebih detail, misalnya seseorang dengan kasus tertentu apakah wajib ditahan atau perlu mekanisme lain. Artinya, ada opsi-opsi lain yang perlu dipertimbangkan selain pemenjaraan.
"Jadi 'criminal justice system' harus diberesin," ujarnya.
Kemudian, katanya, untuk lapas yang sudah kelebihan kapasitas hunian, pemerintah saat ini sedang memikirkan cara terbaik agar masalah di tempat pembinaan tidak terus menerus terjadi.
Akan tetapi, penanganan kelebihan kapasitas bukan perkara mudah karena menyangkut kebijakan negara, kata Anam.
Jika pemerintah menerapkan amnesti umum untuk mengurangi jumlah narapidana di lapas yang saat ini sudah penuh sesak dinilai akan cukup baik. Apalagi, hal itu merupakan refleksi dari kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten.
Berita Terkait
Liga 1 Indonesia - Bhayangkara FC dipastikan turun kelas usai kalah dari Bali Unted
Minggu, 21 April 2024 0:51 Wib
Baznas dan Pemkab Maros mendorong UMKM naik kelas
Rabu, 13 Maret 2024 2:06 Wib
Rutan Makassar meluncurkan inovasi "Rusa Siaga" untuk warga binaan bebas
Senin, 4 Maret 2024 23:41 Wib
Pemkot Makassar dan perbankan siap bantu pelaku UMKM naik kelas
Jumat, 1 Maret 2024 11:53 Wib
Menkumham bertekad mewujudkan Imigrasi kelas dunia
Rabu, 31 Januari 2024 5:59 Wib
FKG Unhas dan Universitas Brawijaya bahas pengelolaan kelas internasional
Senin, 29 Januari 2024 20:04 Wib
RSUD Sulbar tingkatkan layanan kelas rawat inap standar bagi peserta JKN
Kamis, 25 Januari 2024 16:33 Wib
Kemenkumham Sulsel monitoring jumlah DPT Pemilu 2024 di Rutan Kelas IIB Pangkep
Jumat, 19 Januari 2024 21:10 Wib