Penanganan TKI Sulsel di Nunukan Tunggu Data

Jumat, 23 September 2011 19:07 WIB

Makassar (ANTARA News) - Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sulawesi Selatan yang masuk Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, menunggu data resmi dari pihak terkait.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel Saggaf Saleh di Makassar, Jumat, menjelaskan, pihaknya belum memperoleh informasi resmi baik dari Kedutaan Besar RI di Malaysia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terutama mengenai jumlah TKI asal Sulsel di Nunukan.

"Katanya ada 150 ribu yang akan diputihkan yang dokumennya sudah sampai batas waktunya. Katanya lagi, ada 30 ribu diperiksa kembali karena sakit, tidak masuk lagi usia produktif dan lainnya. Pemprov belum bisa bersikap karena belum ada informasi resmi. Memang ada informasi begitu yang berkembang. Tapi BNP2TKI di Nunukan sudah siap mengantisipasi," jelasnya.

Menurutnya, para TKI asal Sulsel tersebut tidak dapat dikatakan nonformal. Kebanyakan dari mereka bermasalah karena belum melakukan perpanjangan atau pembaharuan dokumen pendukung sebagai TKI.

Proses pengurusan administrasi TKI seperti perpanjangan dan pembaharuan data dokumen akan dilakukan setelah ada informasi resmi dari pihak-pihak terkait. "Kalau belum ada informasi resmi secara tertulis, saya belum bisa pertanggungjawabkan,"ujarnya.

Dari hasil peninjauannya pekan lalu ke Nunukan bersama Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, ia memperoleh informasi bahwa dalam satu minggu terjadi empat kali pemberangkatan warga Sulsel dari Kota Parepare ke Nunukan. "itu memuat kurang lebih 2.500 setiap kapal. Kelihatannya yang dimuat 90 persen calon tenaga kerja," katanya.

Terkait rencana pendirian kantor perwakilan TKI asal Sulsel di Nunukan, ia mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Ia mengusulkan agar rencana tersebut dikukuhkan dalam bentuk kerja sama antar pemerintah dalam nota kesepahaman.

"Kita memang ada pembicaraan tapi belum ada bentuknya. Tapi kita akan kerja sama, misalnya menempatkan orang kita di sana untuk mengantisipasi ada warga yang menyeberang tidak punya dokumen, kita lengkapi dokumennya. Kita lihat di sana betul-betul warga Sulsel yang menyeberang tidak punya dokumen mencapai ribuan," katanya. (T.KR-RY/S016)