
Pengalihan Pengelolaan Pajak Bantu Kemandirian Daerah

Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Kebijakan Pemerintah mengalihkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah membantu memandirikan daerah.
"Keputusan untuk mengalihkan pengelolaan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah akan sangat membantu kemandirian daerah ke depan," kata anggota Komisi XI DPR RI Reza Ali pada Sosialisasi Pengalihan Pengelolaan PBB dan BPHTB di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis.
Sosialisasi yang dibuka Sekda HM Yasin atas nama Bupati Bantaeng tersebut dilakukan Dirjen Perimbangan Keuangan yang juga diwakili Kresnadi Prabowo Mukti serta Kasi Ekstensifikasi Kantor KPP Pratama Bantaeng Mohammad Ihsan.
Menurut Reza Ali, keputusan aspiratif yang menguntungkan daerah hendaknya benar-benar dimanfaatkan dengan baik melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelolanya.
Dengan begitu, daerah akan mampu meningkatkan pendapatannya sebab daerahlah yang mengetahui kondisi wilayah dan masayarakatnya sebagai obyek pajak.
Karena itu, ia berharap Pemda lebih mempersiapkan diri dengan segera menyiapkan perangkat untuk mengantisipasi pengalihan tersebut dan tentu saja harus ditunjang Peraturan Daerah (Perda), urainya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng Alim Bachri L Tana mengakui, pihaknya bersama Pemda telah mengantisipasinya dengan menyiapkan Perda tentang Pengelolaan Pajak Daerah tersebut.
"Sudah dibuatkan Perdanya, hanya saja karena ada aturan terbaru sehingga kembali dilakukan revisi untuk disesuaikan," tambah Alim Bachri yang juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng tersebut.
Reza Ali optimistis, pengalihan ini dapat berjalan sesuai rencana dan bila memungkinkan per Januari 2012 sudah bisa berjalan. "Saya optimistis sebab Bupati Bantaeng dikenal memiliki visi yang jauh ke depan," ujarnya.
Harapan yang sama juga dikemukakan Sekda Bantaeng HM Yasin. Saat membuka sosialisasi tersebut, Sekda yang membacakan sambutan tertulis Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah berharap pengalihan pengelolaan pajak ini akan menambah pendapatan daerah.
Selain SDM pengelola, Bupati juga berharap tenaga pengawas terhadap obyek pajak. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat dengan instansi dan lembaga terkait untuk kejayaan Bantaeng.
Daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini memiliki visi menjadikan wilayah terkemuka berbasis desa mandiri. Untuk itu, dilakukan penataan kelembagaan yang diharapkan mengundang partisipasi masyarakat. (T.KR-HK/F003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
