Polman, Sulbar (ANTARA News) - Wakil Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Najamuddin Ibrahim, meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) Polman mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2011.
"Saya berharap seluruh pimpinan SKPD menghadiri proses pembahasan ranperda APBD perubahan 2011 di DPRD Polman, hingga seluruh tahapan pembahasan selesai," kata Wabup Najamuddin di Polman, Rabu.
Dia mengatakan, harapan agar seluruh pimpinan SKPD menghadiri seluruh tahapan pembahasan untuk menyatukan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif yang diwakili masing-masing SKPD.
Selain itu, harapan tersebut juga untuk menghindari munculnya kesalahpahaman antara eksekutif dan legislatif terhadap beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing SKPD setelah proses pembahasan dan seluruh program telah dijalankan.
"Kami tidak ingin lagi mengulang beberapa kesalahan yang terjadi sebelumnya, sejumlah program yang dijalankan Pemkab Polman melalui SKPD banyak tidak diketahui oleh DPRD, sehingga hal tersebut menjadi bahan keritikan dan muncul anggapan bahwa pemkab berjalan sendiri-sendiri," ungkap Wabup.
Najamuddin tidak menampik pernyataan sejumlah anggota DPRD Polman tentang beberapa program yang dijalankan SKPD tidak melalui koordinasi yang baik dengan DPRD.
"Agar tidak mengulang kembali tahapan yang selama ini dianggap tidak sejalan antara eksekutif dan legislatif, sebaiknya seluruh pimpinan SKPD sebagai penentu kebijakan pada masing-masing sektor untuk hadir memberi penjelasan atas seluruh pertanyaan DPRD," tukas Najamuddin.
Harapan tersebut juga berkaitan dengan pandangan sejumlah fraksi DPRD, utamanya fraksi Partai Golkar yang menegaskan kepada Pemkab Polman untuk tetap menghargai proses pembahasan Ranperda dengan mengikuti seluruh tahapan pembahasan.
Dalam pandangan fraksi Golkar, pentingnya seluruh pimpinan SKPD menghadiri tahapan pembahasan agar tidak lagi ditemukan kesalahpahaman antara eksekutif dan legislatif ketika SKPD menjalankan programnya masing-masing.
Pimpinan SKPD juga dianggap sebagai penentu kebijakan, saat ada beberapa program yang tidak disetujui oleh DPRD bisa langsung dikoordinasikan kepada penentu kebijakan untuk memberikan pertimbangan.
(T.PSO-284/S016)
Berita Terkait
Sultan Johor resmi menjadi Raja Malaysia XVII
Kamis, 1 Februari 2024 6:16 Wib
PM Anwar Ibrahim : Kapal dari Israel dilarang berlabuh di Malaysia
Rabu, 20 Desember 2023 14:06 Wib
Penyerang Argentina Agustin Ruberto sabet sepatu emas Piala Dunia U-17
Minggu, 3 Desember 2023 7:48 Wib
Malaysia beri pengecualian visa 30 hari untuk warga negara China dan India
Senin, 27 November 2023 11:30 Wib
Piala Dunia U-17 2023 - Mali melaju ke semifinal seusai hentikan Maroko 1-0
Minggu, 26 November 2023 6:04 Wib
PM Malaysia Anwar Ibrahim hingga Xanana Gusmao tiba di Jakarta hadiri KTT ASEAN
Senin, 4 September 2023 18:46 Wib
Dinas Pertanian Polewali Mandar mendorong petani gunakan pupuk organik
Kamis, 3 Agustus 2023 23:05 Wib
Youtuber Ferdian Paleka kembali berurusan hukum karena promosi judi daring
Rabu, 26 Juli 2023 19:31 Wib