Mamuju (ANTARA News) - Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat mendapat suntikan dana dari APBD Provinsi Sulbar pada tahun 2012 sekitar Rp68 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Arsyad Hafid di Mamuju, Senin, mengatakan, Pemerintah di Sulbar melalui APBD tahun 2012 mengalokasikan anggaran untuk peningkatan perekonomiannya sekitar Rp68 miliar.
Ia mengatakan, anggaran itu diantaranya akan digunakan untuk membiayai peningkatan pengelolaan keuangan daerah sekitar Rp12 miliar kemudian meningkatkan empat "strong point" atau pilar pembangunan di Sulbar sekitar Rp50 miliar.
Empat pilar pembangunan di Sulbar itu antara lain revitalisasi pertanian, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan serta program pemberantasan kemiskinan.
"Anggaran peningkatan perekonomian Sulbar itu telah dimasukkan dan akan disepakati dalam kebijakan umum anggaran di APBD Sulbar tahun 2012,"katanya.
Menurut dia, anggaran perekonomian Sulbar juga diantaranya akan digunakan untuk perencanaan pembangunan ekonomi sekitar Rp151 juta , dan untuk peningkatan hasil produksi peternakan sekitar Rp158 juta.
Kemudian, untuk program optimalisasi pengelolaan pemasaran produk perikanan sekitar Rp300 juta, dan pemberdayaan sumber daya laut, pesisir dan pulau pulau kecil sekitar Rp350 juta, selain itu peningkatan produksi perikanan budi daya sekitar 4 Rpmiliar.
"Anggaran itu juga digunakan untuk peningkatan dan penerapan hasil peternakan Sulbar sekitar Rp653 juta dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sekitar 150 juta,"katanya.
Ia mengatakan, dengan anggaran yang dialokasikan itu diharapkan ekonomi Sulbar dapat terus meningkat di masa mendatang sesuai target pemerintah.
"Ekonomi Sulbar tumbuh sekitar 11,9 persen di tahun 2010 diharapkan angka itu dapat terus meningkat menjadi sekitar 12,5 persen pada 2012 seperti target yang ingin dicapai pemerintah,"katanya. (T.KR-MFH/S025)
Berita Terkait
Komisi I DPR : Menhan Prabowo layak dapatkan jenderal kehormatan
Rabu, 28 Februari 2024 13:45 Wib
Komisi I DPR mengingatkan jangan menarik TNI dalam persaingan politik
Selasa, 2 Januari 2024 21:51 Wib
Seorang Anggota PPK Kabupaten Luwu meninggal di hotel usai mengikuti bimtek
Minggu, 17 Desember 2023 1:58 Wib
Komisi I DPR sepakat membentuk Panja Netralitas TNI
Senin, 13 November 2023 15:01 Wib
Komisi I DPR mengingatkan soal arogansi TNI saat uji kelayakan calon panglima
Senin, 13 November 2023 13:59 Wib
Komisi I DPR : Calon Panglima TNI akan diparipurnakan sekitar 20 November 2023
Kamis, 2 November 2023 14:39 Wib
BPS dan Pemkot Makassar siap berkolaborasi wujudkan lorong statistik
Selasa, 31 Oktober 2023 20:43 Wib
Komisi I DPR apresiasi komitmen Presiden Jokowi bantu Palestina di Gaza
Selasa, 31 Oktober 2023 11:44 Wib