Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mengusut tuntas dugaan adanya vaksinasi booster ilegal di Kota Surabaya.
"Kami meminta aparat kepolisian mengusut dugaan vaksinasi booster ilegal," ujar LaNyalla dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Lebih lanjut, menurutnya, tindakan memunculkan vaksinasi booster ilegal tersebut perlu segera diusut karena tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam menciptakan kekebalan tubuh masyarakat dari penularan virus dan mengakhiri pandemi COVID-19.
"Tindakan itu kontradiktif dengan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang telah menghancurkan perekonomian kita," kata LaNyalla.
Ia pun menyayangkan masih adanya oknum yang mengambil kesempatan dalam kondisi pandemi ini.
LaNyalla mengatakan di saat pemerintah dan pihak terkait sedang gencar melakukan vaksinasi sebagai upaya menyelamatkan masyarakat, oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu justru mengambil keuntungan untuk diri sendiri.
"Makanya, ini harus diproses secara hukum karena dampaknya sangat luas, bukan hanya secara ekonomi, melainkan juga keselamatan jiwa manusia," tegas dia.
Selanjutnya, LaNyalla memandang dugaan adanya sindikat jual-beli vaksin booster ilegal juga perlu menjadi perhatian semua pihak karena masyarakat yang berada di luar Surabaya pun berkemungkinan menjadi sasaran para sindikat tersebut.
"Bisa saja sindikat ini sudah menyebar ke daerah lain di luar Surabaya, jadi masyarakat harus waspada," ucap LaNyalla.
Sejauh ini, dari informasi yang beredar, diketahui bahwa para pelaku menggunakan modus seolah-olah semua masyarakat sudah tervaksin.
Kemudian, sisa-sisa vaksin dikumpulkan dan dijual kepada orang yang membutuhkan. Vaksin itu ditawarkan seharga Rp250 ribu dan menyebutnya sebagai vaksin booster.
Padahal, pemerintah baru akan memulai vaksinasi dosis ketiga atau booster pada Rabu (12/1/2022) melalui dua skema, yaitu gratis dan berbayar.
Vaksin gratis dibiayai oleh APBN untuk 21,5 juta lansia dan 61,6 juta penerima bantuan iuran (PBI) non-lansia, sedangkan yang berbayar diberikan kepada 93,7 juta penduduk.
Berita Terkait
Satgas COVID-19: 68,7 juta warga Indonesia telah menerima vaksin booster pertama
Minggu, 16 April 2023 20:41 Wib
Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat suntik vaksin booster sebelum mudik
Kamis, 13 April 2023 12:32 Wib
Vaksin booster satu di Indonesia telah diberikan kepada 68.664.709 orang
Minggu, 9 April 2023 23:54 Wib
Kemenkes : Vaksin COVID-19 IndoVac mulai digunakan untuk booster kedua
Rabu, 8 Maret 2023 9:50 Wib
Dinkes Sulsel fokus vaksinasi boster kedua untuk lansia
Rabu, 8 Februari 2023 18:11 Wib
Polri kerahkan 10.362 nakes Pusdokkes sebagai vaksinator booster kedua
Selasa, 31 Januari 2023 12:44 Wib
Menkes: Vaksinasi penguat kedua tidak akan jadi syarat perjalanan
Kamis, 26 Januari 2023 15:15 Wib
Wapres Ma'ruf Amin : Wacana vaksinasi booster kedua berbayar untuk mengurangi subsidi
Kamis, 26 Januari 2023 14:25 Wib