Jakarta (ANTARA) - Organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama menyampaikan tetap berkomitmen penuh untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.
"Saya ingin tegaskan bahwa NU sejak awal berdiri di samping rakyat Palestina. Dan kita tidak pernah berpindah dari posisi itu dan tidak akan pindah," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam perayaan HUT ke-57 Gerakan Pembebasan Nasional Palestina di Kedubes Palestina, Jakarta, Senin.
Gus Yahya, demikian ia biasa dipanggil, menegaskan bahwa NU siap untuk mendedikasikan apapun kapasitasnya untuk bekerja demi rakyat Palestina.
"Kelahiran Fatah (Organisasi Pembebasan Palestina) adalah mandat kemanusiaan karena takdir warga Palestina adalah takdir umat manusia. Jika kemanusiaan gagal menemukan jalannya untuk masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina, maka kemanusiaan telah gagal melakukan tugasnya," kata dia.
Gus Yahya mengatakan permasalahan yang dihadapi oleh Palestina sangat besar, tua, dan kompleks.
Karena itu upaya yang harus dilakukan dalam memperjuangkan rakyat Palestina membutuhkan lebih dari diplomasi.
"Semua pihak harus mengupayakan seluruh celah yang ada. Kita harus temukan celahnya, kita harus temukan untuk masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina," ujar Gus Yahya.
Berita Terkait
Kelompok Hamas sambut baik resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza selama Ramadhan
Selasa, 26 Maret 2024 11:44 Wib
Mesir peringatkan 'dampak mengerikan' serangan Israel di Rafah Jalur Gaza
Senin, 12 Februari 2024 11:43 Wib
PBB 'sangat khawatir' atas nasib warga sipil Rafah di Gaza
Sabtu, 10 Februari 2024 11:14 Wib
Mesir serukan gencatan senjata di Gaza dan batas waktu bagi negara Palestina
Senin, 5 Februari 2024 8:08 Wib
Sekjen PBB mengkhawatirkan meluasnya serangan militer Israel ke Rafah
Sabtu, 3 Februari 2024 11:46 Wib
Israel ingin memegang kendali militer di Gaza setelah perang berakhir
Kamis, 1 Februari 2024 10:13 Wib
Militer Israel menyerang RS Al-Amal di Gaza Selatan
Kamis, 1 Februari 2024 9:58 Wib
PBB: Penyerangan rumah sakit melanggar hukum internasional
Kamis, 1 Februari 2024 9:54 Wib