Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sempat menurun pada tahun 2021.
Pada tahun lalu, pemerintah daerah (pemda) yang menetapkan Perda APBD tepat waktu tercatat sebanyak 440 daerah atau 81,2 persen, menurun dari tahun 2020 yang sebanyak 504 daerah atau 93 persen.
“Jadi dalam hal ini memang ada hampir 60 daerah yang tidak tepat waktu tahun lalu,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menuturkan kinerja daerah dalam penetapan APBD tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kinerja realisasi APBD tahun berikutnya, sehingga diharapkan pemda dapat selalu menetapkan Perda APBD tepat waktu agar anggaran daerah bisa segera disalurkan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah.
“Saya berharap tahun ini APBD bisa ditetapkan tepat waktu lebih tinggi dan lebih cepat lagi. Kenapa? Kalau APBD tidak ditetapkan tepat waktu padahal APBN sudah bergerak, ekonomi tidak bisa bergerak sesuai dengan mesin yang seharusnya bergerak bersama. Ini menjadi kehilangan momentum,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menkeu menilai kepatuhan pemda dalam memenuhi belanja wajib di tahun 2021 sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan. Dari total 542 daerah, sebanyak 466 daerah sudah memenuhi alokasi belanja pendidikan, tetapi masih ada 64 daerah yang belum memenuhi.
Selanjutnya, terdapat 517 daerah yang sudah memenuhi alokasi belanja kesehatan, namun masih ada 13 daerah yang belum memenuhi.
Sementara, 402 daerah sudah memenuhi dan 128 daerah belum memenuhi alokasi belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), serta 530 daerah sudah menyampaikan kewajiban APBD dan 12 daerah yang belum menyampaikan APBD.
Dirinya pun juga mendorong percepatan dan akselerasi belanja daerah dari mulai tahun anggaran lantaran belanja APBD cenderung menunggu sampai akhir tahun.
"Itu tidak menyebabkan ekonomi bergerak. Harusnya kalau mereka sudah melakukan kegiatan di daerah, dibayar sesudah mereka selesai, jadi pasti akan memberikan dampak perputaran uang dan perputaran ekonomi yang lebih bagus,” ujar Sri Mulyani.
Belanja yang dilakukan dari awal tahun, menurut dia, dapat mempercepat pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berita Terkait
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Sri Mulyani pastikan datang ke sidang PHPU Pilpres 2024 di MK setelah terima undangan
Rabu, 3 April 2024 12:10 Wib
Menkeu: Realisasi transfer ke daerah per 15 Maret 2024 capai Rp141,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 17:49 Wib
Menkeu : THR telah tersalurkan sebesar Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:34 Wib
Pengamat: Salaman Sri Mulyani dengan Prabowo tepis isu miring di publik
Selasa, 27 Februari 2024 6:36 Wib
Menkeu melaporkan pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden
Jumat, 2 Februari 2024 16:21 Wib
Sri Mulyani: Kinerja nilai tukar rupiah lebih unggul dari baht dan peso
Selasa, 30 Januari 2024 14:47 Wib
Sri Mulyani: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli
Selasa, 30 Januari 2024 14:23 Wib