Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Jamaluddin Jompa menyebutkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi menghilangkan gap atau kesenjangan ekonomi di Indonesia.
“Saya merasa salah satu pemikiran kenapa Indonesia perlu memindahkan IKN supaya gap antara timur dan barat hilang. Ini salah satu cara untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi,” katanya dalam Konsultasi Publik Pansus RUU IKN di Jakarta, Rabu.
Selama ini aktivitas perekonomian sangat terfokus di wilayah Jawa sehingga jika IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur maka kesenjangan ekonomi bisa teratasi terutama untuk wilayah timur, tengah, dan barat Indonesia.
Oleh sebab itu, Jamaluddin mengusulkan agar pemerintah dapat memprioritaskan azas kesejahteraan dalam memindahkan IKN ini sehingga kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia dapat teratasi.
“Semangat pemindahan IKN bukan hanya menyelesaikan masalah ABCD tapi juga kita mendorong kesejahteraan wilayah Indonesia timur dan tengah,” tegasnya.
Hal senada turut disampaikan oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang IKN G. Budisatrio Djiwandono saat menghadiri konsultasi publik di Universitas Mulawarman pada Selasa (11/1).
Budi menyatakan pemerintah akan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Timur agar mereka dapat berkesempatan untuk berkontribusi menyiapkan IKN baru.
“Anak-anak Kaltim hebat-hebat tapi yang sangat dibutuhkan adalah kesempatan sehingga perlu ada kebijakan afirmatif bahwa ada kekhususan bagi SDM Kaltim untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN,” jelasnya.
Budi menambahkan, nantinya pembangunan IKN tidak hanya fokus pada lahan seluas 260 ribu hektar yang menjadi tempat berdirinya IKN melainkan juga terhadap wilayah Kalimantan Timur.
Pengembangan ini di antaranya terkait dengan pemerataan konektivitas melalui infrastruktur untuk menunjang kebutuhan air dan listrik serta kesediaan pangan.
Berita Terkait
Paripurna DPR menyetujui RUU Desa jadi undang-undang
Kamis, 28 Maret 2024 12:51 Wib
Mencari kekhususan Jakarta dalam RUU DKJ setelah tidak jadi ibu kota negara
Senin, 25 Maret 2024 1:05 Wib
Mendagri: Sikap pemerintah soal gubernur DKJ Jakarta dipilih bukan ditunjuk
Rabu, 13 Maret 2024 12:54 Wib
Rapat Paripurna DPR menyetujui Badan Legislasi bahas RUU DKJ
Selasa, 5 Maret 2024 14:18 Wib
Puan : DPR terima surat dari Presiden Jokowi untuk bahas RUU DKJ
Selasa, 6 Februari 2024 14:35 Wib
Capres Ganjar: RUU Perampasan Aset harus segera disahkan
Selasa, 19 Desember 2023 13:42 Wib
Jokowi: Kalau tanya saya, gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat
Senin, 11 Desember 2023 13:56 Wib
Surya Paloh perintahkan NasDem menolak klausal gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Jumat, 8 Desember 2023 12:59 Wib