Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan pemerintah Indonesia terutama lembaga penegak hukum agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan hukuman mati karena dampaknya dunia internasional akan menyoroti hal itu.
"Bisa saja disorot PBB atau dunia internasional karena Indonesia masuk ke dalam negara yang masih menerapkan hukuman mati," kata anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Meskipun saat ini penerapan hukuman mati sedang dimoratorium atau ditangguhkan, namun dia mengingatkan agar pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian jika sudah mengarah pada penerapan hukuman mati.
Hal itu dia katakan menanggapi kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santri di Bandung, Jawa Barat. Kebanyakan korbannya adalah perempuan remaja dan anak-anak, yang bahkan di antara mereka ada yang sampai hamil dan melahirkan.
Wirawan --pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren di Bandung-- dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.
Hapsara mengatakan sebagian besar negara di dunia telah menghapuskan pidana hukuman mati atau paling tidak menunda kebijakan itu.
Pada satu sisi, Komnas HAM juga mengingatkan Indonesia telah meratifikasi konvensi antipenyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh PBB.
"Artinya, ratifikasi ini juga harus menjadi pertimbangan dari semua aparat penegak hukum, pejabat dan pembuat kebijakan," ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM itu.
Terkait tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum terhadap Wirawan, Komnas HAM menegaskan mereka tetap menghormati proses hukum. Selain itu, lembaga itu juga tidak bisa melakukan intervensi atas kebijakan yang diambil.
Akan tetapi, Komnas HAM tetap bersuara sesuai ranah lembaga termasuk memberikan sejumlah pertimbangan misalnya mengenai pembahasan RUU KUHP yang sedang dibahas dengan harapan nanti secara lambat laun pidana hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok bagi pelaku kejahatan.
Berita Terkait
PLN Icon Plus dekatkan layanan internet untuk santri di Kota Makassar
Kamis, 28 Maret 2024 23:21 Wib
BPKH ajak santri pesantren di Makassar tabung ongkos haji di usia dini
Sabtu, 23 Maret 2024 1:57 Wib
Lima pelajar di Kudus tenggelam di areal persawahan, tiga meninggal
Jumat, 15 Maret 2024 18:19 Wib
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan ajak santri budi daya pisang cavendish
Sabtu, 6 Januari 2024 12:37 Wib
Yenny Wahid sosialisasikan program Ganjar-Mahfud kepada ribuan santri
Rabu, 22 November 2023 19:01 Wib
Gabungan kiai-ustadz mendeklarasikan dukungan ke Ganjar-Mahfud Md
Rabu, 15 November 2023 17:00 Wib
Ekspo kemandirian pesantren Sulbar memajukan pendidikan keagamaan
Senin, 23 Oktober 2023 0:30 Wib
Presiden Jokowi: Tambahan kuota haji persingkat waktu tunggu dua tahun
Minggu, 22 Oktober 2023 11:52 Wib