Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terkait beredarnya surat kesediaan vaksin dan menanggung risiko pascavaksin anak, yang diterima orang tua/wali murid.
Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas evaluasi PPKM, Minggu (16/1) sore kemarin.
"Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orang tua/wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo, dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Abraham menjelaskan, Presiden menyampaikan arahan tersebut, setelah mendengar laporan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko soal keluhan masyarakat terkait surat pernyataan kesediaan vaksin. Di dalam surat itu disebutkan, segala risiko pascavaksin ditanggung oleh orang tua/wali murid.
Baca juga: Presiden akan resmikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun
Baca juga: Perluasan vaksinasi menyasar kelompok anak mulai bergulir 2022
Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan sampai ada guru yang terlewat untuk divaksin
"KSP menerima keluhan itu, intinya masyarakat menilai surat pernyataan yang diberikan sekolah bentuk pemaksaan. Karena itu, kemarin dalam Ratas, bapak Kepala Staf melaporkannya ke Presiden, dan langsung mendapat respons," terangnya.
Abraham menyatakan, penanganan gejala pascavaksin anak sepenuhnya tanggung jawab negara, termasuk soal biaya. Untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditanggung BPJS, dan non-JKN ditanggung APBN.
Dia juga memastikan, sampai saat ini Komnas KIPI (Kejadian Ikutan PascaImunisasi) belum menerima laporan adanya gejala pascavaksin yang berujung pada kematian.
"Bila ada temuan, orang tua/wali diharapkan melapor ke puskesmas atau RS terdekat," ujar Abraham.
Berita Terkait
KSP: Pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan krisis energi dunia
Kamis, 15 September 2022 21:52 Wib
KSP tegaskan pandemi COVID-19 belum selesai
Kamis, 23 Juni 2022 14:00 Wib
KSP: Indonesia di jalur tepat dalam mengakhiri pandemi COVID-19
Jumat, 27 Mei 2022 9:53 Wib
KSP: Penentuan skema endemi COVID-19 tunggu evaluasi pasca-mudik Lebaran
Kamis, 5 Mei 2022 11:55 Wib
KSP melakukan pengawasan terpadu terhadap penyaluran BLT minyak goreng
Minggu, 24 April 2022 13:10 Wib
KSP berharap program BLT minyak goreng ringankan beban masyarakat
Rabu, 6 April 2022 9:54 Wib
KSP: PTM 100 persen perlu diterapkan kembali
Rabu, 16 Maret 2022 10:54 Wib
KSP : Presiden Jokowi tekankan tidak perlu tergesa-gesa ubah status pandemi
Rabu, 2 Maret 2022 10:04 Wib