Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, akan berdampak pada perekonomian di Jakarta.
Salah satunya, kata Prasetyo, di Jakarta, Rabu, hal itu akan meminimalisir terganggunya ekonomi akibat faktor keamanan karena banyaknya aksi demonstrasi.
"Pemindahan Ibu Kota tentu kami dukung. Pemindahan tersebut ada dampak ekonominya, kan jauh, kalau ada unjuk rasa, atau apa pun," katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengaku aneh pada masyarakat yang menilai presiden sebagai kepala pemerintahan, selalu salah bahkan sejak presiden pertama Indonesia Soekarno.
Padahal, kata dia, dengan pemindahan IKN, dapat meningkatkan pertumbuhan di daerah yang jadi Ibu Kota baru tersebut, seperti Jakarta yang tadinya tidak terlihat sebagai metropolitan.
"Sekarang kan kelihatan metropolitan contohnya kawasan dari Thamrin sampai Sudirman. Kemudian dulu kami tidak punya MRT, sekarang minimal Lebak Bulus sampai HI sudah ada, sekarang diteruskan lagi sampai Kemayoran," ucapnya.
Walaupun Ibu Kota dipindahkan, Prasetyo menyebut bahwa status kekhususan daerah masih menjadi pertimbangan pemerintah.
"Kalau tidak, dampak politiknya beda. Akan ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2 dan sebagainya. Padahal daerah Jakarta tidak terlalu besar dan padahal penyangganya besar," ucapnya.
Pemerintah mulai menyiapkan peraturan turunan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk mendukung eksekusi di lapangan dan perumusannya tetap sesuai prosedur dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Segala aspek teknis pendukung IKN akan diatur dalam regulasi turunan, mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaannya, tata pengelolaan pemerintahan, hingga masa transisi dan pentahapan relokasi.
UU IKN dan regulasi turunannya adalah basis krusial dalam pelaksanaan pemindahan IKN sehingga isi dan proses penyusunannya secara transparan akan selalu disampaikan kepada publik.
Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna, Selasa 18 Januari 2022, dalam sidang tersebut mayoritas fraksi menyetujui pengesahan UU IKN kecuali fraksi PKS.
Adapun, periode 2022-2024, dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan.
Hal ini termasuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) pusat tahap awal sebanyak 500 ribu.
Berita Terkait
Mencari kekhususan Jakarta dalam RUU DKJ setelah tidak jadi ibu kota negara
Senin, 25 Maret 2024 1:05 Wib
Kaukus Perempuan DPRD Sulsel mengajukan ranperda kesehatan ibu anak
Rabu, 20 Maret 2024 3:39 Wib
Menteri PUPR pastikan pasokan air aman sebelum Presiden berkantor di IKN
Rabu, 13 Maret 2024 14:49 Wib
AHY: Persoalan lahan di IKN harus dituntaskan
Kamis, 7 Maret 2024 13:16 Wib
Presiden Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Jumat, 1 Maret 2024 11:55 Wib
Presiden Jokowi : Investasi di IKN terus berkembang
Jumat, 1 Maret 2024 7:27 Wib
Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli 2024
Kamis, 29 Februari 2024 19:57 Wib
Panglima TNI paparkan rencana membentuk lanud dan pasmar di IKN
Rabu, 28 Februari 2024 13:50 Wib