DPR gelar Rapat Paripurna tetapkan calon anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Jumat, 18 Februari 2022 07:56 WIB

Ilustrasi - ruang rapat paripurna (istimewa) (istimewa/)

Jakarta (ANTARA) - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada Jumat pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.

Dalam surat undangan kegiatan Rapat Paripurna Nomor: B/4194/PW.1101/2/2022 yang beredar disebutkan bahwa pengambilan keputusan terkait calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan setelah mendengarkan laporan pimpinan Komisi II DPR.

Rapat Paripurna juga mengagendakan pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kedua agenda tersebut akan didahului dengan Pelantikan Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI Sisa Jabatan Tahun 2019-2024.

Rapat Paripurna tersebut akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu kehadiran anggota DPR secara fisik dan virtual. Kehadiran fisik anggota DPR dibatasi maksimal sebanyak 30 persen, sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada tanggal 3 Februari 2022.

KPU

Tujuh orang Anggota KPU itu yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Betty Epsilon Idroos
Ia merupakan perempuan satu-satunya yang terpilih menjadi anggota KPU periode 2022-2027.

Dikutip dari laman resmi alumni Institut Pertanian Bogor, dia dilahirkan di Medan pada 22 Maret 1979. Terkait riwayat pendidikan, dia menempuh pendidikan sarjana pada program studi Sosial Ekonomi IPB.

Selama berkuliah, dia aktif bergabung dalam berbagai organisasi. Salah satunya, menjadi salah satu anggota relawan University Network for Free Election (UNFREL), yakni lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi Pemilu 1999 di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dia melanjutkan pendidikan magister di program studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama berkuliah di sana, dia pun tetap aktif berorganisasi. Ia bergabung dengan Voter Education Program, yaitu kegiatan di tingkat nasional dalam rangka mengedukasi mahasiswa dalam menghadapi Pemilu 2024.

Setelah menyelesaikan pendidikan magisternya, dia semakin aktif mengikuti kongres dan program-program terkait pemilu. Pada tahun 2010, Betty diundang oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengamati penyelenggaraan pemilu di beberapa negara bagian.

Beranjak dari pengalaman tersebut, dia memberanikan diri bergabung dengan KPU DKI Jakarta. Ia mengawali karirnya sebagai anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Ia bertugas memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada 24 Mei 2018, dia terpilih menjadi ketua KPU DKI Jakarta periode 2018-2023. Lalu sekarang, keberhasilan dia menaiki anak tangga yang lebih tinggi, yaitu menjadi anggota KPU RI periode 2022-2027.

Hasyim Asy’ari
Dari tujuh anggota KPU terpilih, dialah satu-satunya petahana. Berdasarkan keterangan riwayat hidupnya yang diunggah di laman resmi KPU, dia merupakan pria kelahiran 3 Maret 1973 di Pati, Jawa Tengah.

Sebelumnya, dia menjabat sebagai anggota KPU Pergantian antarwaktu sejak 29 Agustus 2016 untuk kepengurusan periode 2012-2017. Selanjutnya, ia kembali terpilih sebagai anggota KPU periode 2017-2022.

Terkait riwayat pendidikan, dia menempuh pendidikan sarjana pada program studi Hukum Tata Negara di Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia dinyatakan lulus pada 1995.

Lalu, ia melanjutkan pendidikan magister dan dinyatakan lulus dari program studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada 1998. Hasyim pun meraih gelar doktornya pada 2012 pada Program Studi Sosiologi Politik University of Malaya.

Dari segala jenjang pendidikan yang telah dilaluinya, Hasyim pun melakoni sejumlah pekerjaan, mulai dari Dosen Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Indonesia, Jakarta, sejak 2016.

Lalu, dia juga merupakan dosen Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan dosen Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro di Semarang sejak 2013 hingga sekarang.

Mochammad Afifuddin
Saat ini dia masih menjabat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu dan memimpin Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.

Dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Pemilu, dia tumbuh dan besar di lingkungan keluarga santri Desa Pejangkung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Ia menempuh pendidikan sarjana pada program studi Ilmu Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta.

Selama berkuliah, diketahui dia aktif berorganisasi. Salah satunya, menjadi bagian dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Pengurus Besar PMII. Selain itu dia pun pernah menjadi ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah periode 2000-2001.

Setelah selesai menempuh pendidikan sarjana, dia mengabdi sebagai peneliti di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Syarif Hidayatullah. Salah satu aktivitas dalam lembaga nonstruktural di UIN Syarif Hidayatullah itu berkaitan dengan isu pemilu. Pada suatu kesempatan, Afifuddin terpilih menjadi perwakilan PPSDM kampusnya itu dalam kegiatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Selanjutnya, pada 2005, dia melanjutkan pendidikan magister di Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama melanjutkan pendidikannya itu, Afifuddin masih aktif di PPSDM UIN Syarif Hidayatullah dan mulai terlibat sebagai Sekretaris Nasional JPPR hingga menjadi Manajer Riset JPPR periode 2009-2011.

Selama bergabung dengan JPPR, pada 2013-2015, dia diberi mandat menjadi Koordinator Nasional JPPR dan menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR periode 2015-2017. Lalu, ia bergabung menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022.

Parsadaan Harahap
Sebagaimana dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Provinsi Bengkulu, Harahap dilahirkan di Medan pada 1 Juli 1972. Ia mengenyam pendidikan sarjana pada program studi Agronomi di Universitas Bengkulu dan dinyatakan lulus pada 1999.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister di bidang ilmu administrasi, Universitas Bengkulu, dan dinyatakan lulus pada 2011.

Selama berkuliah, dia aktif mengikuti sejumlah organisasi. Di antaranya, ketua umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Bengkulu periode 1955-1996, ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Bengkulu periode 1996-1997, dan wakil sekretaris jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.

Ia juga pernah menjabat sebagai ketua umum Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bengkulu periode 2001-2005, wakil sekretaris jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI periode 2005-2008, ketua Dewan Pengurus KNPI 2008-2011, dan presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu periode 2016-2021.

Terkait perjalanan karir, dia pernah menduduki sejumlah jabatan sebelum terpilih menjadi anggota KPU periode 2022-2027. Di antaranya, anggota KPUD Provinsi Bengkulu periode 2003-2008 dan periode 2008-2012, Ketua KPUD Provinsi Bengkulu periode 2011-2012, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu periode 2012-2022.

Yulianto Sudrajat
Ia merupakan Ketua KPU Jawa Tengah periode 2018-2023. Dari laman resmi KPU Jawa Tengah, diketahui bahwa pria kelahiran 9 Juli 1973 ini merupakan alumnus Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.

Perjalanan karir dia dimulai dari menjadi wartawan Radar Jember pada tahun 2001. Selanjutnya pada 2003 hingga 2007, dia menjadi deputi manajer PT Tiga Serangkai Cabang Surakarta.

Jejak karirnya di lembaga penyelenggara Pemilu dimulai dari menjadi Komisioner KPUD Kabupaten Sukoharjo periode 2008-2013 dan berlanjut di periode berikutnya, yakni dari 2013 hingga 2018. Kemudian, ia terpilih menjadi Ketua KPUD Jawa Tengah periode 2018-2023 dan saat ini ditetapkan sebagai anggota KPU periode 2022-2027.

Idham Holik
Sebagaimana dimuat dalam laman resmi KPUD Provinsi Jawa Tengah, dia merupakan anggota lembaga itu sejak 2018 hingga sekarang. Ia menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi di Universitas Islam 45 Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikan magister pada Progam Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan meraih gelar doktor di bidang Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Perjalanan karir Idham Holik dimulai dari menjadi koordinator Relawan UNFREL untuk wilayah Bekasi dalam Pemilu 1999. Lalu, ia berhasil menjadi anggota KPUD Bekasi dalam 2 periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013.

Jenjang karir yang lebih tinggi kemudian berhasil diraih pada 2013 dengan menjadi ketua KPU Bekasi periode 2013-2018. Selanjutnya, ia masih terus mengembangkan pengalamannya di lembaga penyelenggara pemilu dengan menjadi anggota KPUD Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai sekarang. Selain itu dia pun menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2022.

August Mellaz
Nama August Mellaz sebenarnya tidak asing di dunia kepemiluan. Sebagaimana yang ia bagikan di akun Linkedin pribadinya, dia telah menjabat sebagai Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) sejak 2016 hingga sekarang.

Selama bergabung dengan SDP, dia telah banyak memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu-isu kepemiluan, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, maupun menjadi pembicara dalam berbagai ruang diskusi publik.

Terkait riwayat pendidikan, dia menempuh pendidikan sarjana di program studi Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan melanjutkan pendidikan magister pada program studi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta.

Bawaslu

Sedangkan lima orang Anggota Bawaslu periode 2022-2027 yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Selanjutnya, lima nama anggota Bawaslu RI itu pun akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera dilantik.

Menurut Ahmad Doli, penetapan tujuh anggota KPU RI periode 2022—2027 itu telah melalui beragam pertimbangan terhadap kemampuan masing-masing anggota terpilih dari total 14 calon yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan itu.

Pertimbangan tersebut adalah kualitas, kapasitas kepemiluan, kepemimpinan, dan kemampuan dalam membangun komunikasi yang baik, berinovasi, dan kreativitas. Ada pula pertimbangan dari aspek kesehatan fisik dan mental.

Untuk lebih mengenal tujuh anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022—2027 tersebut, berikut ini ANTARA sajikan profil singkat masing-masing dari mereka.

Lolly Suhenty
Lolly Suhenty merupakan perempuan satu-satunya yang terpilih sebagai anggota Bawaslu RI periode 2022—2027. Saat ini dia tengah menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta memimpin Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga.

Sebagaimana informasi yang dimuat dalam resmi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly dilahirkan di Cianjur pada tanggal 28 Februari 1978. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Selama berkuliah, Lolly diketahui aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi pengurus Senat Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati, Ketua Divisi Studi Gender Badan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, dan Redaktur Berita Pers Mahasiswa Suaka Sunan Gunung Djati.

Selanjutnya, pengalaman organisasi Lolly berkembang di luar kampus. Ia menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandung Raya, pengurus Alimat, yakni Koordinator Divisi Dokumentasi, Informasi, dan Publikasi, serta menjadi pengurus pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Bidang Advokasi, Politik, dan Hukum.

Terkait perjalanan karier, sebelum menggeluti dunia kepemiluan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenty pernah menjadi Tenaga Ahli DPD RI, Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI, Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI, Sekretariat Nasional Divisi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia, dan Koordinator Presidium Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat.

Puadi
Sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu DKI Jakarta, Puadi adalah pria kelahiran Bekasi, Jawa Barat, pada 4 Januari 1974. Saat ini dia merupakan anggota Bawaslu DKI Jakarta periode 2017—2022 sebagai Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran.

Sebelumnya, Puadi pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jakarta Barat masa jabatan 2012—2014. Pada tahun 2017, Puadi terpilih menjadi Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Di sela-sela menjadi anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengikutsertakan diri menjadi bagian dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

Terkait dengan riwayat pendidikan, Puadi diketahui menempuh pendidikan sarjana di Program Studi Pendidikan Moral Pancasila Universitas Negeri Jakarta atau yang dahulu dikenal sebagai Institut Keguruan dan Keilmuan Pendidikan (IKIP) Jakarta. Selanjutnya, dia meraih gelar magister dari Program Studi Sumber Daya Manusia di Universitas Trilogi Jakarta.

Rahmat Bagja
Rahmat Bagja yang sebelumnya merupakan anggota Bawaslu RI periode 2017—2022, kini kembali terpilih sebagai anggota Bawaslu masa jabatan 2022—2027.
Seperti yang dimuat dalam laman resmi Bawaslu RI, pria kelahiran Medan pada tanggal 10 Februari 1980 ini menempuh pendidikan sarjana pada tahun 1998—2003 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Selama berkuliah, Rahmat berperan aktif di gerakan mahasiswa untuk reformasi. Dia pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum UI sejak 2001 hingga 2002, Ketua Umum Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum UI periode 2000—2001, dan Wakil Koordinator Lembaga Pengelolaan Kader HMI Depok masa jabatan 2001—2003.

Pada tahun 2003, Rahmat juga berkesempatan menjadi peneliti muda di Pusat Konstitusi Studi Hukum Fakultas Hukum UI yang diawasi oleh Jimly Asshiddiqie dengan keterlibatan pada proyek penelitian MPR RI untuk menganalisis produk hukum MPR.

Selanjutnya, Rahmat menempuh pendidikan magister di Fakultas Hukum Utrecht University, Belanda, mulai 2008 hingga 2009 dan melanjutkan pendidikan doktor di Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2010—2014.

Sebelum menjadi anggota Bawaslu RI, Rahmat merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Tenaga Ahli Anggota DPD RI periode 2009—2010, dan Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPR RI Tahun 2010.

Totok Hariyono
Saat ini Totok Hariyono merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Sebagaimana dimuat dalam resmi Bawaslu Jawa Timur, pria kelahiran 5 Februari 1967 ini semasa menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Keilmuan Pendidikan (IKIP) PGRI Malang, Jawa Timur, aktif bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Di sana, dia belajar membangun jaringan antarkelompok pro demokrasi dan mengonsolidasi cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Totok mendapatkan gelar sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang.

Perjalanan karier kepemiluan Totok dimulai pada tahun 2005. Dia pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Kabupaten Malang, Jawa Timur. Totok pun menjadi Panwaslu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008. Selanjutnya, sejak 2009 sampai 2014, Totok Hariyono sebagai anggota KPU Kabupaten Malang.

Herwyn Jefler Hielsa Malonda
Herwyn Jefler Hielsa Malonda merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2012 hingga sekarang. Sebagaimana yang dimuat dalam laman resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, pria kelahiran 30 Januari 1972 di Passo, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini menempuh pendidikan sarjana di Program Studi Pendidikan Ekonomi IKIP Manado Sulawesi Utara dan Program Studi Hukum di Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Sulawesi Utara.

Selanjutnya, Herwyn melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Manado dan pada Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Terakhir dia meraih gelar doktor pada Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Pengalaman karier kepemiluan Herwyn dimulai dengan menjadi Koordinator Pemantau Pemilu atau Election Monitoring Committee (EMC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pada tahun 1999. Dia menjadi Wakil Ketua Panwaslu Minahasa periode 2003—2004 serta Ketua Panwaslu Minahasa tahun 2005, 2007, dan 2008.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.