Ambon (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengatakan, tidak signifikan menjadikan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup birokrasi sebagai tempat penampungan tenaga kerja.
"Pencari kerja di Indonesia setiap tahunnya mencapai tiga sampai empat juta anak bangsa, sedangkan jatah penerimaan PNS hanya mencapai 125 - 150 ribu orang sehingga pola pikir seperti ini harus dihilangkan," kata Menpan di Ambon, Kamis.
Menpan Azwar Abubakar melakukan kunjungan kerja sehari di Ambon sebagai pembicara dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Bappeda provinsi se-Indonesia yang berlangsung selama tiga hari.
Reformasi birokrasi yang sedang dilakukan saat ini melalui penggodokan RUU Aparat Sipil Negara (ASN) merupakan suatu usaha untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN dan politisasi, kompeten melaksanakan tugas dan melayani masyarakat serta investasi.
"Melayani masyarakat itu sangat penting karena kita menggunakan nama masyarakat untuk belanja pegawai, bahkan cukup besar antara 50 - 60 persen belanja daerah termasuk memfasilitasi dan melayani investasi karena itulah yang menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan," katanya.
Menpan juga mengakui kalau Kementerian PAN tidak bisa mengurus semua persoalan reformasi birokrasi tapi menggerakan seluruh kementerian bersama pemerintah daerah baru dihadapkan kepada masyarakat secara transparan agar ikut melakukan kontrol.
Ada lima hal yang sangat urgen dalam penataan struktur birokrasi antara lain evaluasi dan penataan kementerian secara kelembagaan, berupa pembentukan tim independen untuk melakukan analisa selama dua bulan.
"Sekarang ini ada 11 dirjen di setiap lembaga kementerian dan sedang dievaluasi oleh tim untuk kemungkinan dikurangi menjadi sembilan dirjen saja, atau ada enam deputi dipangkas menjadi empat atau lima saja," kata Menpan.
Sama halnya dengan birokrasi di pemerintahan di suatu daerah yang punya penduduk dua juta orang sama dengan yang berpenduduk 20.000 orang akan disesuaikan lagi komposisi jabatan birokratnya, seperti penghapusan eselon V oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi saat ini. (T.D008/Y008)
Berita Terkait
Kesbangpol Sulbar antisipasi potensi ATGH pasca Pemilu 2024
Sabtu, 9 Maret 2024 19:08 Wib
Malaysia akan lanjutkan pencarian pesawat MH370 pada peringatan 10 tahun
Senin, 4 Maret 2024 12:16 Wib
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi dakwaan kasus "lese majeste"
Selasa, 20 Februari 2024 15:30 Wib
KBRI Kuala Lumpur belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Senin, 19 Februari 2024 12:17 Wib
90 korban tewas akibat tanah longsor di Davao Oro Filipina
Jumat, 16 Februari 2024 14:31 Wib
Dubes RI : Antusiasme WNI pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur cukup tinggi
Senin, 12 Februari 2024 6:53 Wib
Sultan Johor resmi menjadi Raja Malaysia XVII
Kamis, 1 Februari 2024 6:16 Wib
23 orang tewas akibat ledakan pabrik kembang api di Thailand
Jumat, 19 Januari 2024 6:23 Wib