
Penggunaan Senpi untuk Polhut Menunggu Izin Polda

Mamuju (ANTARA News) - Penggunaan senjata api bagi polisi kehutanan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, hingga kini masih menunggu izin dari Polda Sulawesi Selatan dan Barat.
"Senpi belum bisa digunakan oleh aparat polhut karena masih menunggu izin Polda Sulselbar di Kota Makassar," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Mamuju, Ir Abraham Lati di Mamuju, Selasa.
Menurut dia, penggunaan senpi ini dalam tahap proses di Polda Sulselbar yang diharapkan bisa tuntas dalam waktu yang tidak lama lagi.
"Ada sekitar 12 pucuk senpi yang dilakukan proses penerbitan izin dari Polda Sulselbar untuk digunakan personel polhut yang telah ditunjuk," kata dia.
Ia mengatakan, penggunaan senpi bagi aparat polhut sangat penting dalam rangka optimalisasi pengawasan kawasan hutan yang ada di Mamuju.
"Saat ini aparat kami melakukan patroli atau pengawasan hutan tidak dilengkapi dengan senpi. Itu berarti polhut dalam menjaga keamanan hutan saat ini sudah tidak dibekali dengan senjata api layaknya polisi pada umumnya," ungkapnya.
Dia menyampaikan, aparat polhut harus dilengkapi senpi karena memiliki tugas cukup berat.
"Pengawasan hutan akan semakin lemah apabila tidak didukung senpi. Jika aparat polhut seperti ini, maka aksi pencurian kayu akan semakin merajalela," kata dia.
Selain belum adanya dukungan penggunaan senpi, kata dia, beberapa kendala lain yang dirasakan dalam rangka optimalisasi pengawasan hutan di Mamuju, di antaranya, dukungan personel yang jumlahnya hanya 25 personel dan belum lengkapnya sarana berupa kendaraan operasional.
"Jumlah personel polhut yang dipersiapkan untuk melakukan pengawasan hutan seluas 676.320,000 hektare sangat sedikit atau hanya 25 personel. Tentu ini tak sebanding antara jumlah personel dan yang akan diawasi," katanya.
Abraham mengatakan, 25 personel polhut ini hanya dibantu 50 tenaga kontrak yang telah mengabdi di instansinya sejak beberapa tahun terakhir.
"Tambahan personel tenaga kontrak tentu belum mampu membantu secara optimal untuk melaksanakan pengawasan. Makanya, kita harapkan ada tambahan personel yang berstatus PNS," ungkap dia.
Ia mengatakan, dengan asumsi luas kawasan hutan seluas 676.320.000 hektare maka dukungan personel polhut semestinya mencapai 250 personel.
"Sejauh ini kita masih kekurangan personel berstatus PNS hingga 225 orang. Jika kondisinya begini maka pengawasan hutan tidak mungkin berjalan optimal," katanya.
Dia mengatakan, kawasan hutan yang paling rawan terjadinya perambahan di antaranya pada wilayah Karossa, Budong-Budong, Topoyo, Kecamatan Tommo dan Kecamatan Pangale.
Kemudian, kata dia, terdapat pada kawasan hutan di Kecamatan Sampaga, Papalang, Kalukku, Bonehau dan Kalumpang. (T.KR-ACO/S023)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
