Gubernur Minta Warga tidak Terprovokasi Persoalan Mamasa

Rabu, 7 Maret 2012 09:53 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat, H.Anwar Adnan Saleh, meminta dukungan warga agar tidak terprovokasi terkait persoalan hukum atas lahirnya amar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Konstitusi yang membebaskan 24 terpidana kasus korupsi di Kabupaten Mamasa.

"Warga di Mamasa agar tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang muncul pascalahirnya amar putusan PK Mahkamah Agung yang telah kembali membebaskan 24 terpidana termasuk mantan Bupati Mamasa, Obed Negodepparinding dalam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif pada sekretariat dewan di Mamasa," kata Gubernur Sulbar di Mamuju, Rabu.

Menurut gubernur Anwar Adnan, isu terjadinya benih-benih konflik bermuara Sara itu tidak benar adanya dan itu hanya diisukan oleh oknum yang tidak mau melihat Mamasa maju dan berkembang.

"Kami tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang menyebarkan isu bernuansa sara. Yang pasti, masyarakat di Mamasa agar lebih cermat dan tidak terpancing dengan berbagai isu yang dilakukan oleh oknum tertentu," pinta gubernur Anwar Adnan.

Gubernur Anwar Adnan mengatakan, isu konflik di Mamasa tidak hanya merisaukan dirinya namun juga pemerintah pusat. Bahkan Presiden Suslo Bambang Yudhoyono mengamati perkembangan yang terjadi di wilayah Mamasa.

"Saya selaku perwakilan pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah diminta untuk tidak banyak meninggalkan daerah untuk melihat langsung perkembangan kondisi di Mamasa," kata Gubernur Anwar Adnan.

Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar masyarakat Mamasa tidak disusupi oleh para provokator.

"Kondisi Mamasa yang semakin kondusif ini akan saya laporkan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Dia menyampaikan, kerukunan ummat beragama antara Muslim dan Nasrani tetap terjalin harmonis. Ini ditandai dengan pelaksanaan MTQ di Kecamatan Aralle yang melibatkan seluruh lintas agama.

"Kegiatan MTQ di Mamasa yang masih berlangsung melibatkan ummat Nasrani. Ini sebagai bukti bahwa daerah Mamasa tidak ada konflik kepentingan agama, melainkan karena persoalan hukum," urainya.

Oleh sebab itu itu kata dia, suasana yang kondusif ini hendaknya dipertahankan agar daerah ini dapat melangkah untuk mempercepat pembangunan di Mamasa. (T.KR-ACO/I006)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.