Makassar (ANTARA News) - Ketua BPH Migas Andi Sommeng mengatakan pemerintah daerah harus membuat kebijakan turunan atau lanjutan untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM.
"Agar ke depan harga BBM yang diperoleh masyarakat yang ada di gunung atau pesisir itu sama dengan harga BBM yang dijual di kota," kata Sommeng di Makassar, Kamis.
Menurut dia, kebijakan pemerintah setempat itu penting agar harga BBM di lapangan tidak terjadi perbedaan harga.
Hal tersebut berangkat dari fenomena di lapangan bahwa disparitas harga masih terjadi antarwilayah. Misalnya nelayan di Kabupaten Bulukumba Sulsel yang dekat dengan ibukota kabupaten membeli solar dengan harga normal.
Sementara nelayan di wilayah yang jauh dari kota kabupaten seperti di Kecamatan Herlang, Bulukumba, harus membeli dengan harga lebih mahal.
"Yang jelas, kami dari BPH Migas akan mengawasi kuota BBM yang diberikan di kabupaten/kota sehingga tepat sasaran dan tepat waktu," katanya.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar Dr Sarkawi Rauf mengatakan, subsidi BBM selama ini hanya dinikmati sebagian besar masyarakat ekonomi menengah ke atas.
Karena itu, kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bertujuan untuk mengurangi beban APBN. Sementara masyarakat miskin harus diberikan kompensasi dari dampak kenaikan BBM itu.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp30,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
Dari total dana itu, sekitar Rp25,6 triliun dialokasikan untuk dana Bantuan Langsung Tunai bagi rumah tangga miskin dan Rp5 triliun untuk subsidi pada angkutan umum. (T.S036/S023)
Berita Terkait
Perusahaan memberi ganti rugi kepada nelayan Sulbar akibat survei migas
Jumat, 1 Maret 2024 22:16 Wib
Dinas ESDM: Pemerintah libatkan PT TGS survei cadangan migas di Sulbar
Sabtu, 10 Februari 2024 10:53 Wib
Mengoptimalkan penemuan sumber gas besar Indonesia
Minggu, 4 Februari 2024 18:01 Wib
BPH Migas mendorong percepatan program BBM Satu Harga pada 2024
Minggu, 28 Januari 2024 12:18 Wib
Pemerintah Indonesia gencar dongkrak produksi migas dalam negeri
Rabu, 24 Januari 2024 13:54 Wib
Menteri ESDM memastikan ketersediaan BBM di seluruh Indonesia
Senin, 27 November 2023 1:15 Wib
Menteri ESDM memastikan masyarakat dapat BBM dengan harga standar
Sabtu, 25 November 2023 10:16 Wib
Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak mencapai target Rp1.818 triliun
Jumat, 24 November 2023 16:48 Wib