Kantor Bank Indonesia Makassar akan Berganti Nama

id kantor bank indonesia, kwbi makassar, muliawan

Makassar (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliawan menyatakan perubahan nama Kantor Bank Indonesia akan segera dilakukan sesuai dengan tindak lanjut amanat Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran.

"Perubahan nama itu sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran dan perubahan itu segera dilakukan," ujarnya usai membacakan sambutan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan, perubahan nama itu akan menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KWBI) yang saat ini sedang dalam tahap pematangan perubahan yang juga cakupan fungsinya.

Sesuai dengan Undang Undang Keprotokoleran yang baru ini, ke depan hanya akan ada dua tingkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.

Kedua tingkatan itu, yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia tingkat Provinsi dimana pada tingkatan ini sebagai mitra kerja pemerintah daerah tingkat I.

Sedangkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia tingkat Kabupaten/kota, mitra kerjanya sejajar dengan pemerintah daerah tingkat II.

"Perubahan nama ini tentu saja membutuhkan reorganisasi Bank Indonesia secara keseluruhan termasuk mendirikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat," katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan, seiring dengan tingginya aktivitas ekonomi domestik yang meningkatkan impor serta kuatnya indikasi perlambatan ekonomi global yang berdampak turunnya kinerja ekspor, Indonesia menghadapi prospek terjadinya defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran.

Walaupun secara konseptual selama FDI (foreign direct investment) bisa menutup defisit transaksi berjalan, maka neraca pembayaran masih akan aman, tambahnya.

"Maka dari itu, saya meminta kepada pimpinan BI Makassar untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi BI dengan memberikan perhatian yang lebih besar dalam mengendalikan inflasi di daerah terutama dengan semakin mengefektifkan tim pengendalian inflasi daerah (TPID)," katanya.

Untuk mengatasi masalah inflasi yang disebabkan komoditas pangan, semua komponen harus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah.

Begitu juga dengan permasalahan di sisi distribusi dan tata niaga perlu dicari jalan keluarnya termasuk dengan semakin mendisiplinkan pencantuman harga sehingga mempermudah monitoring harga.

"Monitoring harga yang efektif diharapkan akan dapat mencegah kenaikan harga yang seharusnya tidak terjadi," ujarnya. (T.KR-MH/F003) 













Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar