Unit kerja Kementerian PUPR sampaikan program 2022 kepada Gubernur Sulsel

Kamis, 7 April 2022 08:31 WIB

Kepala Balai Besar instansi vertikal Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi Selatan, paparkan sejumlah program kegiatan yang siap dijalankan di Provinsi Sulsel pada 2022 saat bertemu Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.ANTARA/HO

Makassar (ANTARA) - Sejumlah pimpinan unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berbasis di wilayah Sulawesi Selatan menyampaikan sejumlah program/kegiatan yang siap dijalankan di provinsi itu pada tahun anggaran 2022 kepada gubernur.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je'neberang Djaya Sukarno, dalam keterangan tertulis yang diterima di Makassar, Kamis, mengatakan sudah menyampaikan program 2022 itu kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi perhatian gubernur seperti Bendungan Bili-bili, Danau Tempe, dan pengelolaan beberapa sungai yang sering terjadi banjir.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan juga menyampaikan beberapa ruas jalan yang kondisinya masih sempit dan diusulkan untuk di programkan ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara untuk jalan yang berada di luar dari kewenangan nasional yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi Sulsel, Reiza mengaku akan meminta surat dari gubernur untuk diusulkan ke Kementerian agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa ruas jalan yang jadi perhatian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, lanjutnya, Jalan ruas Parepare-Sidrap-Bone, dan jalan By Pass Mamminasata.

Sementara untuk pembangunan perumahan rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III Ditjen Perumahan Iskandar Ismail melaporkan kepada gubernur terkait rencana pembangunan rumah susun (Rusun) untuk pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bone.

"Dari Perumahan ada nanti pembangunan rusun ponpes di Bone dan Program BSPS (Bantuan Sarana dan Pra Sarana) di 23 Kabupaten Kota di Sulsel kurang lebih 8 ribu unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujarnya.

Sedangkan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel Ahmad Asiri melaporkan penanganan kawasan kumuh, khususnya mengenai peningkatan kualitas pemukiman untuk penanganan di 85 titik kawasan pemukiman kumuh di Sulsel.

"Di samping itu kami juga menangani pembangunan sanitasi untuk pondok pesantren di Sulawesi Selatan," jelasnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.