Mamuju (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mustafa Kamal, menyatakan prihatin terhadap pengelolaan tambang di Indonesia yang sepenuhnya dikuasai oleh pengusaha asing.
"Tentu kita prihatin karena ternyata nyaris seluruh kekayaan sumber daya alam, khususnya pada bidang pertambangan dikuasi oleh pengusaha asing,"katanya kepada wartawan di Mamuju, Kamis.
Menurutnya, ketergantungan bangsa Indonesia terhadap pengusaha asing dalam mengelola potensi pertambangan ini akibat adanya kontrak kerja sama atau perjanjian lama antara pengusaha asing dan pemerintah.
"Kontrak kerja sama antara pemerintah dan pengusaha asing ini akan kembali ditinjau karena kebanyakan tidak menguntungkan Indonesia,"kata dia.
Ia mengatakan, presiden berjanji akan melakukan peninjauan ulang kontrak kerja sama dengan para pengusaha asing yang menguasai kekayaan alam di negeri ini.
"Pak SBY akan melakukan penijauan ulang. Jika nantinya ada kontrak yang tidak menguntungkan negara maka bisa dilakukan pemutusan kontrak,"kata dia.
Mustafa Kamal yang juga anggota Komisi VII DPR RI yang membidani ketahanan energi menyampaikan, saat ini tinggal menunggu profosal pemerintah kontrak mana yang bakal diperbaharui serta skema kontrak itu seperti apa.
Untuk kondisi di Sulbar yang dikenal memiliki potensi pertambangan kata dia, maka pemerintah setempat atau DPRD bisa segera mengusulkan ke presiden jika sekiranya ada kontrak kerja sama dengan asing dianggap tidak menguntungkan daerah.
"Di Sulbar ini banyak potensi sumber daya alam pada bidang pertambangan. Makanya, pemerintah harus jeli menangkap peluang untuk membangun kerja sama dengan pengusaha asing,"saran Mustafa.
Ia menambahkan, Presiden SBY telah membuka ruang untuk melakukan peninjauan ulang atas kontrak kerja sama dengan pengusaha asing yang akan mengelola kekayaan sumberdaya alam.
"Jika masyarakat Sulbar menunggu usulan DPR atau pemerintah setempat maka bisa menunggu waktu panjang untuk meninjau kontrak dengan pengusaha asing. Makanya, perlu ada dorongan dari masyarakat agar presiden bisa menanggapi lebih cepat masalah itu, "pungkasnya. (T.KR-ACO/S016)
Berita Terkait
BBMKG mengeluarkan peringatan dini level awas di sejumlah daerah Sulsel
Jumat, 23 Desember 2022 10:48 Wib
Liga 1 Indonesia - Barito Putera bermain imbang tanpa gol kontra Dewa United
Senin, 12 Desember 2022 0:36 Wib
Wapres Ma'ruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mesir
Rabu, 9 November 2022 10:02 Wib
Piala AFF U-19 - Pelatih Kamboja sesalkan kekalahan timnya lawan Malaysia
Rabu, 6 Juli 2022 5:55 Wib
Kabid Humas : KKB pelaku penyerangan tewaskan delapan karyawan PTT di Beoga
Jumat, 4 Maret 2022 5:01 Wib
Asro Kamal Rokan berbagi kisah perjalanan dari 32 negara di 5 benua
Minggu, 19 Desember 2021 13:35 Wib
Srikandi hukum itu kini berusia 90 tahun
Minggu, 14 November 2021 17:39 Wib
Menko Polhukam luruskan persoalan Attaturk dan nama Jalan
Senin, 25 Oktober 2021 16:05 Wib