
Anggaran Jamkesmas Digunakan untuk Biaya Transportasi

Makassar (ANTARA News) - Mantan Direktur Rumah Sakit Padjonga Daeng Ngalle dr Sya mengaku jika anggaran jaminan kesehatan masyarakat digunakan untuk membiayai transportasi pengiriman 85 unit ranjang elektronik itu.
"Memang betul dana untuk mengangkut 85 unit ranjang elektronik yang diperuntukkan di RS itu menggunakan dana dari Jamkesmas," ujarnya saat menjawab pertanyaan majelis hakim yang dipimpin Isjuaedi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Selasa.
Sya yang menjadi terdakwa sekaligus saksi dalam kasus korupsi penggelapan dana transportasi untuk pengadaan 85 unit ranjang elektronik di RS Sakit Padjonga Daeng Ngalle pemberian hibah dari mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla itu dihadirkan dalam persidangan.
Sya bersaksi untuk terdakwa lainnya Bendahara Pengeluaran Sup, dan Bendahara Jamkesmas Ros, dan penyalur barang ATS.
Saksi mengaku pembayaran dengan mengambil anggaran dari Jamkesmas ditentukan oleh IS yang sebelumnya menjabat sebagai direktur rumah sakit. Sementara dirinya hanya melanjutkan pembayaran berdasarkan perintah IS yang di mutasi ke Rumah Sakit Umum (RSU) Labuang Baji Makassar.
"Saya hanya melanjutkan apa yang menjadi perintah IS saat itu karena saya baru satu bulan menjabat dan langsung disodorkan berkas tersebut," katanya menyebut dana itu diambil sebesar Rp 225 juta.
Diketahui pada 2010 RSUD Padjongan Daeng Ngalle mendapatkan dana hibah dari pusat yang merupakan sumbangan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Namun, untuk mendatangkan ranjang tersebut, membutuhkan biaya transportasi, sementara harga per unitnya setiap ranjang senilai Rp4,5 juta.
"Yang jelas biaya pengangkutan ranjang diambil dari anggaran Jamkesmas karena waktu itu IS hanya mengakut 50 unit ranjang sementara sisanya saya yang menangani," ungkapnya.
Dia juga mengakui sisa ranjang yang kemudian diangkut ke Takalar juga menggunakan anggaran Jamkesmas senilai Rp157 juta.
Ketua Majelis Hakim Isjuaedi yang mendengarkan kesaksian dari Sya mengaku kaget karena saksi yang menjabat selaku pengguna anggaran tidak tegas dalam mengelola pekerjaan hingga menimbulkan kerugian negara senilai Rp532 juta.
"Ini kan sudah nyata-nyata melakukan pelanggaran karena sudah menggunakan anggaran lainnya untuk menutupi utang piutang, tapi kenapa kamu mesti melakukan hal yang sama," katanya.
Penasihat Hukum terdakwa, Asfah A Gau mengatakan, kliennya tidak dapat berbuat banyak dalam kasus ini. Selain karena barang itu sudah ada, kliennya juga mendapat tekanan dari sejumlah pihak termasuk Bupati Takalar Ibrahim Rewa.
Berdasarkan perbuatannya itu, ketiga terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 yang telah diubah dari Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (T.KR-MH/Z003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
