Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) mencapai Rp113,5 triliun sampai 17 Juni 2022.
“Belanja Penanganan COVID-19 dan PEN masih sangat lambat, dari Rp455,62 triliun yang terealisasi baru Rp113,5 triliun atau 24,9 persen dari yang dianggarkan. Ini sampai 17 Juni 2022 bukan posisi akhir Mei,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers daring APBN KiTa periode Juni 2022 yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Realisasi belanja PCPEN juga lebih rendah dibandingkan belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang telah mencapai di atas 33 persen dari dana yang dianggarkan.
Sebesar Rp57,0 triliun digunakan untuk perlindungan masyarakat seperti untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp14,35 triliun, kartu sembako Rp18,9 triliun untuk 18,8 juta KPM, dan BLT minyak goreng Rp7,2 triliun untuk 21,8 juta penerima.
Di samping itu pemerintah juga memberikan BLT Desa sebesar Rp10,9 triliun untuk 7,26 juta keluarga, bantuan tunai untuk lebih dari 673,5 ribu pedagang kaki lima sebesar Rp1,3 triliun, dan Kartu Prakerja senilai Rp4,4 triliun untuk 1,23 juta penerima.
“Untuk perlindungan masyarakat relatif tinggi, 36,9 persen dari pagu Rp154,76 triliun seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi pada masyarakat dengan guncangan harga-harga yang meningkat,” kata Sri Mulyani.
Adapun anggaran PCPEN untuk penanganan kesehatan baru terealisasi 22,5 persen dari pagu atau sebesar Rp27,6 triliun. Sedang anggaran untuk penguatan pemulihan ekonomi baru disalurkan 16,2 persen dari pagu yang sebesar Rp178,32 triliun yakni Rp28,8 triliun.
“Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC PEN daerah maupun belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat,” ucap Sri Mulyani.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani: Belanja Penanganan COVID dan PEN masih sangat lambat.
