Mamuju (ANTARA) - Panitia Khusus DPRD Sulawesi Barat menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang tata niaga perkebunan sawit.
Ketua pansus DPRD Sulbar, Hatta Kainang di Mamuju, Sabtu, mengatakan penyusunan Ranperda tata niaga perkebunan sawit melibatkan berbagai pihak.
Ia mengatakan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dan tenaga ahli hukum Pemprov Sulbar dilibatkan menyusun ranperda tersebut.
Selain itu, ahli Sawit Prof Ponten Marulitua Naibaho dari Medan Sumatera Utara juga dilibatkan untuk memberikan penjelasan dan masuka terkait draft Ranperda tersebut.
Pansus Ranperda tata niaga komoditas perkebunan DPRD Sulbar juga telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi.
Karena Provinsi Jambi memiliki Ranperda tata niaga komoditas perkebunan sehingga dalam menetapkan harga penjualan tandang buah segar sawit (TBS) tidak pernah terkendala.
Ia mengatakan di Sulbar persoalan harga sawit masih menemukan banyak kendala karena tidak adanya perda yang mengatur tata niaga komoditas perkebunan sawit.
"Petani dan perusahaan sawit tidak memiliki titik temu dalam menetapkan harga sawit, dan petani sawit cendrung dirugikan," katanya.
Ia berharap, ketika ranperda tata niaga komoditas perkebunan dapat ditetapkan menjadi perda maka persoalan tata niaga komoditas perkebunan sawit dapat lebih baik dan petani dapat sejahtera.
Berita Terkait
Pemkab Bone bekerja sama dengan TNI cetak 2.070 ha lahan sawah gogo
Sabtu, 16 Maret 2024 1:48 Wib
Sulbar dapat kuota peremajaan sawit seluas 3.250 hektare pada 2024
Selasa, 12 Maret 2024 16:05 Wib
Pemprov Sulbar mengembangkan usaha kakao berkelanjutan
Sabtu, 24 Februari 2024 11:37 Wib
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III membentuk subholding sawit
Minggu, 3 Desember 2023 12:40 Wib
Pemprov Sulbar bantu petani sawit berantas ulat api
Senin, 16 Oktober 2023 10:12 Wib
Dinas PLHK Sulsel : Seorang meninggal akibat kebakaran lahan perkebunan
Kamis, 5 Oktober 2023 0:03 Wib
Pj Gubernur Sulsel tinjau perkebunan Maros dorong gerakan tanam pisang
Sabtu, 23 September 2023 20:52 Wib
Dinas TPH Perkebunan Sulsel catat 153 hektare area tani gagal panen
Senin, 18 September 2023 19:58 Wib