Perwakilan OPD dan praktisi perempuan perkuat pengarusutamaan gender di Sulsel

Selasa, 5 Juli 2022 23:35 WIB

Diskusi Lokakarya dengan tema "Perempuan dan Perubahan Iklim" yang diikuti sejumlah perwakilan OPD Sulsel bersama praktisi perempuan di Makassar, Selasa (5/07/2022). ANTARA/Nur Suhra Wardyah

Makassar (ANTARA) - Sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang lingkup Pemprov Sulawesi Selatan bersama praktisi perempuan duduk bersama untuk memperkuat pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan Sulsel.

Kegiatan itu dikemas dalam Diskusi Lokakarya dengan tema "Perempuan dan Perubahan Iklim" di Makassar, Selasa. Kegiatan ini digelar World Agroforestry (ICRAF) Indonesia melalui Land4Lives bekerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel.

Kepala DP3A Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Andi Mirna menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menempatkan aspek gender sebagai salah satu lingkup dari pelaksanaan pembangunan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. I Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk meningkatkan kedudukan. peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.

"Upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir pada seluruh perangkat daerah dan instansi," katanya.

Maka dari itu, kegiatan ini digelar sebagai upaya dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan bentang lahan dan untuk dapat mengintegrasikan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai produk kebijakan pembangunan.

"Kami mengapresiasi inisiatif untuk menghimpun informasi dari berbagai organisasi perangkat daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini akan menjadi landasan dari kegiatan tindak lanjut lainnya. Termasuk di antaranya penguatan kapasitas jajaran perangkat daerah dalam menghasilkan kebijakan responsif gender," urainya.

Dalam konteks perubahan iklim, beberapa studi dan laporan UN menyebutkan bahwa di seluruh dunia, perempuan bergantung pada sumber daya alam namun memiliki lebih sedikit akses akan sumber daya alam tersebut.

Perubahan iklim memberikan dampak berbeda terhadap perempuan yang secara konsisten dirugikan dalam dukungan kelembagaan berupa penyuluhan, penyebaran informasi, dukungan teknis dan layanan lainnya.

Koordinator Provinsi Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) Syahrir mengatakan upaya pemerintah Sulawesi Selatan sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam proyek Land4Lives.

Land4Lives) yang dijalankan oleh Icraf Indonesia adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Pemerintah Kanada Melalui Global Affairs Canada, bertujuan mendukung upaya pemerintah mencapai prioritas.

Pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk Masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia.

"Kami mendukung komitmen pemerintah Sulawesi Selatan dalam pengarusutamaan gender, karena salah satu prinsip yang diyakini Land4Lives adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak perempuan dalam pengelolaan bentang lahan terutama dalam menghadapi perubahan iklim," urai Syahrir.

Diskusi lintas OPD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam upaya penguatan peran perempuan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menghimpun informasi tentang kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah; dan memulai dialog serta diskusi lintas OPD.

Diskusi Lokakarya dengan tema "Perempuan dan Perubahan Iklim" yang diikuti sejumlah perwakilan OPD Sulsel bersama praktisi perempuan di Makassar, Selasa (5/07/2022). ANTARA/Nur Suhra Wardyah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.