Pemprov Sulbar targetkan pendapatan Rp1,8 triliun pada APBD Perubahan 2022
Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,8 triliun dan belanja Rp2,1 triliun pada Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022.
"Untuk pendapatan mengalami peningkatan 1,50 persen atau Rp27 miliar dari APBD Pokok 2022. Begitu pun belanja daerah meningkat 7,40 persen atau Rp149 miliar," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris saat menyerahkan Raperda APBD-P 2022 pada Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin.
Raperda APBD Perubahan Sulawesi Barat Tahun 2022 itu selanjutnya akan menjadi pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Sulbar.
Sekdaprov menyampaikan Pemprov Sulawesi Barat telah menyusun nota pengantar keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dengan tema 'Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat'.
"Ini merupakan salah satu agenda penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulbar," ujar Muhammad Idris.
Ia menambahkan RAPBD-P 2022 adalah penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, akselerasi pembangunan ekonomi, pemberdayaan lingkungan hidup, dan mitigasi bencana penguatan tata kelola pemerintahan modern.
Idris berharap agenda prioritas itu menjadi bahan informasi bagi DPRD Sulawesi Barat dalam melakukan pembahasan Raperda APBD-P 2022.
"Sehingga pembahasan dapat dilakukan secara objektif, efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip skala prioritas untuk publik," ujar Muhammad Idris.
Rapat paripurna penyerahan Raperda APBD-P 2022 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar Abdul Rahim dan diikuti seluruh anggota DPRD secara langsung dan virtual.
"Untuk pendapatan mengalami peningkatan 1,50 persen atau Rp27 miliar dari APBD Pokok 2022. Begitu pun belanja daerah meningkat 7,40 persen atau Rp149 miliar," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris saat menyerahkan Raperda APBD-P 2022 pada Rapat Paripurna DPRD setempat, Senin.
Raperda APBD Perubahan Sulawesi Barat Tahun 2022 itu selanjutnya akan menjadi pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Sulbar.
Sekdaprov menyampaikan Pemprov Sulawesi Barat telah menyusun nota pengantar keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dengan tema 'Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat'.
"Ini merupakan salah satu agenda penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulbar," ujar Muhammad Idris.
Ia menambahkan RAPBD-P 2022 adalah penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, akselerasi pembangunan ekonomi, pemberdayaan lingkungan hidup, dan mitigasi bencana penguatan tata kelola pemerintahan modern.
Idris berharap agenda prioritas itu menjadi bahan informasi bagi DPRD Sulawesi Barat dalam melakukan pembahasan Raperda APBD-P 2022.
"Sehingga pembahasan dapat dilakukan secara objektif, efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip skala prioritas untuk publik," ujar Muhammad Idris.
Rapat paripurna penyerahan Raperda APBD-P 2022 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar Abdul Rahim dan diikuti seluruh anggota DPRD secara langsung dan virtual.