Catatan Akhir Tahun - Menyelisik "Pendidikan Gratis" di Sulsel

Makassar (ANTARA News) - "Pendidikan Gratis" adalah kalimat ampuh yang menjadi buah harapan bagi masyarakat Sulawesi Selatan ketika pasangan gubernur terpilih H Syahrul Yasin Limpo dan H Agus Arifin Nu'mang mulai menjabat lima tahun silam.

Kebijakan Pendidikan Gratis Pemerintah Provinsi Sulsel itu kemudian resmi diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2009 yang kemudian diikuti dengan penanda tanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 24 pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.

Melalui kerja sama Pemprov dan Pemkab/Pemkot itu, disepakati alokasi dana pendidikan gratis untuk tingkat SD - SMP sebesar 60 : 40 persen.

Dalam hal ini, Pemprov Sulsel menanggung 60 persen pembiayaan program pendidikan gratis dan selebihnya ditanggung masing-masing Pemkab/Pemkot.

Setelah kebijakan itu diterapkan dalam kurun waktu tiga tahun, sedikitnya telah terserap dana APBD Sulsel sekitar Rp800 miliar atau setara dengan pembangunan ribuan kilometer jalan baru di Sulsel.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel H Patabai Pabokori, program tersebut berdampak besar pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel, karena program ini mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan drastis angka putus sekolah.

Berdasarkan data Dinas Dikbud Sulsel diketahui, penurunan angka putus sekolah di Sulsel untuk tingkat SD sederajat dari 2,38 persen di 2008, turun jadi 2,10 persen di 2009, dan tersisa 1,85 persen di tahun 2010.

Sementara untuk SMP sederajat, dari 1,86 persen pada 2008 menjadi 1,55 persen pada 2009, dan tersisa 1,45 persen pada tahun 2010.

Pendidikan gratis juga dinilai telah mendongkrak angka melek huruf usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 mencapai 86,55 persen naik menjadi 87,55 persen di 2009 dan 88,98 persen tahun 2010.

Kondisi itu, kerap membuahkan penghargaan bagi gubernur Sulsel yang hingga akhir masa jabatannya telah mengantongi lebih dari 150 penghargaan.

Sehingga Sulsel sering menjadi indikator kemajuan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Namun kemudian Lembaga Demografi UI (2011) justeru merilis bahwa hampir 19.000 anak usia sekolah belum dan tidak bersekolah, sebanyak 1,42 juta anak masih bersekolah, tetapi sebanyak 112.000 anak tercatat tidak bersekolah lagi (putus sekolah).

Bahkan tingkat putus sekolah ini sangat tinggi di Sulsel mencapai peringkat lima untuk tataran nasional dan peringkat satu untuk KTI. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel berada pada peringkat 19 nasional dari 33 provinsi di Indonesia.

Sementara IPM menjadi indikator global untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel Djamal Abdi mengatakan, masih tingginya angka buta aksara di Sulsel yakni 70.071 orang menyebabkan Sulsel sulit menaikkan IPM.

"Masih tingginya angka buta aksara itu, karena mayoritas lanjut usia dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan baik dari APBN dan APBD," katanya.

Akibat kondisi tersebut, lanjut dia, jumlah masyarakat yang tertangani program pengentasan angka buta aksara setiap tahun masih cukup terbatas.

Dia mengatakan, IPM Sulsel pada 2011 Sulsel menduduki peringkat 19 secara nasional dengan persentase 70,22. Namun apabila buta aksara di Sulsel dapat ditekan, maka angka IPM Sulsel tahun ini dapat mencapai 71 persen.

Sementara itu, tiga komponen penentu IPM lainnya selain angka buta aksara adalah lama belajar, angka harapan hidup dan daya beli masyarakat.

Khusus penanganan buta aksara, Pemprov Sulsel pada 2012 menargetkan 12.000 orang tertangani dalam program pengentasan buta aksara dengan jumlah dana yang disalurkan kepada lembaga pengelola program pengentasan buta aksara tercatat sekitar Rp40 juta dengan alokasi dana masing-masing lembaga sekitar Rp3,6 juta.

Berkaitan dengan pembangunan di sektor pendidikan, pada masa akhir jabatan Gubernur Sulsel H Syahrul tidak tanggung-tangung mengalokasikan dana APBD Sulsel sebesar Rp80 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA sederajat.

Kini, menjelang Pilkada gubernur Sulsel yang akan digelar pada 22 Januari 2013, tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel kembali mengusung program pendidikan gratis sebagai salah satu "jualan politik".

Ketiga pasang itu adalah calon incumbent gubernur dan wakil gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang (Sayang), incumbent Walikota Makassar H Ilahm Arief Sirajuddin berpasangan dengan anggota DPD RI Aziz Qahhar Mudzakkar, serta incumbent Bupati Sinjai H Rudiyanto Asapa dengan Andi Nawir.

Masing-masing pasangan mencoba menarik simpati masyarakat pemilih di Sulsel melalui program andalannya, seperti pasangan Ilham - Aziz mengeluarkan kartu "9 bebas" dengan menargetkan sembilan hal secara gratis diantaranya bebas biaya pendidikan, bebas pembuatan Akta Kelahiran dan KTP.

Menanggapi "jualan politik" masing-masing cagub Sulsel, tokoh masyarakat di Kabupaten Maros, Sulsel H Hamid mengatakan, siapa pun yang terpilih nanti, masyarakat Sulsel yang berjumlah sekitar tujuh juta jiwa hanya menginginkan kedamaian dan tingkat kesejahteraan makin meningkat.

"Kesejahteraan itu salah satu indikatornya, jika seluruh masyarakat Sulsel semuanya sudah bersekolah tanpa rasa terbebani," katanya.(T.S036/Z002)

Pewarta : Suriani Mappong
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.