Logo Header Antaranews Makassar

Bupati harap pekerja rentan di Majene Sulbar terlindungi program BPJAMSOSTEK

Kamis, 1 Desember 2022 20:56 WIB
Image Print
Bupati Majene Andi Achmad Syukri (kiri) pada pada rapat monitoring evaluasi program BPJAMSOSTEK Kabupaten Majene. (ANTARA/HO/Humas Pemkab Majene)

Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Bupati Majene, Sulawesi Barat, Andi Achmad Syukri berharap seluruh pekerja rentan yang ada di daerah itu terdaftar ke dalam program BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan).

"Saya menginginkan, seluruh pekerja rentan di Majene agar terdaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan," kata Andi Achmad Syukri, pada rapat monitoring evaluasi program BPJAMSOSTEK Kabupaten Majene di Mamuju, Kamis.

Selain para pekerja rentan, Bupati juga berharap seluruh pegawai non-ASN, guru honorer, aparat desa serta Ketua RT dan RW, masuk dalam program BPJAMSOSTEK tersebut.

Hal itu menurut Bupati, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres tersebut lanjutnya, merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia.

"Sesuai amanat UU SJSN dan UU BPJS, agar seluruh pekerja memiliki jaring pengaman ketika mengalami risiko sosial karena hilangnya penghasilan akibat kecelakaan kerja dan memasuki hari tua serta kematian," jelas Andi Achmad Syukri.

Sementara, Kepala BPJAMSOSTEK Provinsi Sulbar Akhmad Hidayat mengapresiasi terlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Majene.

Harapannya, pada 2023 penyusunan APBD agar Pemkab Majene dapat menganggarkan untuk seluruh non-ASN, aparat desa, RT/RW dan pekerja rentan agar terdaftar dan terlindungi BPJAMSOSTEK.

Pada monitoring kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut disampaikan bahwa hingga November 2022, ada 12 dinas yang sudah terdaftar sebagai peserta, serta ada 27 Dinas yang belum terdaftar.

Sementara, dari total 62 desa yang ada di Kabupaten Majene, tercatat 19 desa yang sudah terdaftar dan 43 desa belum menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Pada kegiatan itu, Sekretaris Kabupaten Majene Ardiansyah yang menjadi narasumber menyampaikan materi tentang perlindungan pekerja rentan sebagai strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menekankan perlunya kesadaran setiap OPD mendapat perlindungan dan terdaftar sebagai penerima manfaat BPJAMSOSTEK.

Sekda juga menawarkan alternatif pendanaan selain APBD, yaitu melalui, CSR dan Baznas. gotong royong setiap ASN yang sudah terdaftar, kemudian mendaftarkan non-ASN yang belum terdaftar serta satu pimpinan OPD mendaftarkan keluarga/tetangga yang dianggap profesinya masuk dalam unsur pekerja rentan.



Pewarta :
Editor: Redaktur Makassar
COPYRIGHT © ANTARA 2026