
Pemprov Sulsel mendorong usaha mikro tingkatkan transaksi daring

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendorong partisipasi para pelaku usaha mikro atau industri rumahan di daerah itu untuk meningkatkan transaksi melalui toko daring dan katalog lokal.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel Asrul Sani di Makassar, Senin, menyampaikan program nasional terkait dengan belanja melalui toko daring dan katalog lokal merupakan salah satu rekomendasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
"Jadi kita belanja melalui toko daring, belanja yang sampai dengan dua ratus juta, khususnya pengadaan-pengadaan rutin, seperti makan-minum, alat tulis kantor dan sebagainya," ujar Asrul Sani.
"Jika selama ini kita lakukan secara manual, sekarang sudah masuk di toko daring. Otomatis dari sisi akuntabilitasnya sudah bagus dan tercatat semua, jadi gampang kita lakukan monitoring dan evaluasi," sambungnya.
Ia menjelaskan, meskipun berkaitan dengan belanja kebutuhan pemerintah, namun pihaknya terus berupaya mendorong usaha-usaha mikro atau industri rumahan untuk bisa ikut masuk.
"Misalnya, makan-minum sebisa mungkin kita akan dorong masuk melalui market place, terlibat dalam belanja pemerintah. Apalagi sekarang regulasinya dipermudah. Kita harapkan semua pelaku-pelaku usaha mikro dan home industry itu masuk dan terlibat," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Sinjai Sulawesi Selatan juga mendorong para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya di katalog elektronik local (e-catalog) agar dapat dibeli oleh pemerintah sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Sinjai Andi Sarifuddin mengatakan e-catalog ini merupakan upaya kebangkitan UMKM pasca pandemi COVID-19 sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan nilai ekonomi, khususnya pelaku UMKM.
Apabila produk masyarakat sudah tersedia dalam e-catalog, maka pengguna anggaran wajib menjadikan produk tersebut sebagai prioritas pemenuhan kebutuhan belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Mengenai e-catalog lokal sudah wajib tahun 2023. Makanya tahun ini kita sudah mulai dan penganggaran tahun 2023 sudah efektif. Jadi semua jenis pengadaan yang selama ini dilakukan secara manual oleh pemerintah, tahun depan akan dilakukan. wajib dalam bentuk elektronik,” jelasnya.
Pewarta : Abdul Kadir
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
