KPA dan BNK Diminta Intensifkan Sosialisasi Hiv/Aids
Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemprov Sulawesi Selatan meminta Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) mengintensifkan sosialisasi bahaya penyebaran HIV/AIDS dan penggunaan narkoba di sekolah-sekolah.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Kamis, menilai hal ini perlu dilakukan karena jumlah penderita HIV AIDS dan pengguna narkoba di Sulsel yang masih sangat tinggi.
"Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta narkoba di Sulsel selama kurun waktu dua tahun terakhir diakui belum dapat berjalan maksimal. Akibatnya, jumlah penderita HIV AIDS dan pengguna narkoba di Sulsel pun terus meningkat," kata Gubernur saat menghadiri pertemuan koordinasi KPA Provinsi, KPA Kabupaten/kota, BNK Provinsi, dan BN-Kab/kota di Makassar, Kamis.
Data KPA Sulsel yang terungkap dalam pertemuan itu menyebutkan hingga akhir tahun 2008 lalu jumlah penderita HIV AIDS di Sulsel telah mencapai 2.100 orang atau meningkat 100 persen dibanding 2007 lalu.
Untuk pengguna narkoba, data BNP Sulsel menunjukkan hingga Juni 2009 telah mencapai 103 ribu orang, yang 10 persen di antaranya berada di kota Makassar.
"Sosialisasi di sekolah-sekolah dasar hingga SLTA cukup penting, mengingat pengidap HIV/AIDS dan pengguna narkoba adalah masyarakat yang berusia 10 - 50 tahun," katanya.
Bentuk sosialisasi yang dilakukan yakni menempatkan satu orang tenaga penyuluh di setiap sekolah dengan mengoptimalkan program Gerakan 1000 orang penyuluh di setiap kabupaten/kota di Sulsel.
Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP) Sulsel, Andi Ilham Gazaling, juga menyampaikan meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS dan pengguna narkoba di Sulsel, karena sistem penanganan kedua permasalahan ini belum sinkron.
"Baik KPA maupun BNK dinilai masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal, penanganan permasalahan HIV/AIDS dan narkoba seharusnya lebih terstruktur dan terkordinir," ujarnya.
Ketua Bidang Program Komisi Penanggulangan HIV AIDS (KPA) Sulsel, Noer Bachry Noor sebelumnya menyampaikan kepada Gubernur Sulsel bahwa penanggulangan HIV AIDS di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam dua tahun terakhir ini diakui belum optimal.
Dalam laporannya, Tim Asistensi KPA Sulsel ini melaporkan sejak tahun 2007 lalu KPA Sulsel tidak dapat lagi melaksanakan sejumlah program penanggulangan AIDS.
Terhentinya aktivitas KPA Sulsel disebabkan karena minimnya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan sejumlah lembaga donor. Penghentian bantuan dari lembaga donor itu diakui telah terjadi sejak tahun 2006 silam.
(T.PK-HK/I011)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
