Pemkab Kepulauan Selayar dorong kolaborasi lintas OPD tangani stunting

Kamis, 2 Maret 2023 17:56 WIB

Kepala DP3AP2KB Selayar Andi Massaile memberikan sambutan pada acara penanganan stunting.ANTARA/HO-Pemkab Selayar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Porrv. Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mendorong kolaborasi lintas OPD dalam penanganan stunting.

Kepala DP3AP2KB Selayar Andi Massaile dalam rilis yang diterima di Makassar, Kamis, meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lebih berhati-hati dalam menangani stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Karena stunting terjadi bukan hanya karena satu faktor. Namun disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena kekurangan gizi baik dari segi pertanian maupun perikanan.

“Dalam penanganan stunting, seluruh OPD harus berkolaborasi untuk mencari solusi atas masalah meningkatnya angka stunting” tegas Andi Massaile pada acara penguatan kerjasama lintas sektor dalam Web Coaching Clinic - Monitoring Stunting di Selayar, 1 Maret- 2, 2023. Andi Massaile mengatakan untuk membangun kolaborasi, dipandang

perlu mengundang narasumber dari INEY untuk memfasilitasi pertemuan terkait stunting. Beberapa OPD terkait, kata dia, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan masih banyak lagi.

Sementara itu, Data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) menyebutkan pada tahun 2022 akan terjadi peningkatan jumlah stunting yang sebelumnya meningkat dari 27 persen menjadi 32 persen.

Sehingga menjadi alarm bagi seluruh stakeholder terkait untuk mendorong perubahan yang lebih baik, termasuk masalah data sebagai basis penting, karena data ini tidak dihasilkan dari satu OPD tetapi dari berbagai OPD, yang merupakan syarat mutlak untuk memperkuat kolaborasi berbagai OPD. .

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Hanura Thalib dari INEY yang membahas pada aksi I tentang analisis situasi yaitu dengan menetapkan Desa/Kelurahan sebagai desa fokus atau desa lokus.

Kemudian dilanjutkan ke tindakan II yaitu menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh OPD yang membawa berdasarkan indikator ke desa yang menjadi desa lokus.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.