Bupati Mamuju : Masyarakat Mamuju Tengah Jangan Terprovokasi

Pewarta : id bupati mamuju, suhardi duka, dob mamuju tengah, provokasi

Suhardi Duka (Ist)

Mamuju (ANTARA Sulsel) - Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Drs.H. Suhardi Duka, berharap masyarakat yang ada di daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang bermunculan pasca penundaan pelantikan pejabat karateker oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Baru saja saya kumpulkan para camat, lurah dan para tokoh masyarakat yang ada di daerah Mamuju Tengah (Mateng). Ini kami lakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penundaan pelantikan pejabat bupati karateker Mateng," kata Suhardi Duka di Mamuju, Sabtu.

Sebab, kata dia, masyarakat di daerah itu mulai cemas dengan tertundanya pelantikan pejabat karateker di wilayah Mateng.

"Dalam kondisi sekarang ini saya belum bisa mengambil kesimpulan apa yang harus kami lakukan karena di ain sisi masyarakat dan para tokoh pejuang KAP Mateng menghendaki agar Sekda Mamuju, Habsi Wahid, menjadi pejabat karateker di Mateng," ungkapnya.

Menurutnya, dirinya sudah mengajukan pejabat karateker sesuai dengan kewenangannya, hanya saja Mendagri menunda pelantikan pejabat bupati karateker Mateng dan 11 DOB lainnya.

Salah satu upaya untuk menenangkan masyarakat di Mateng, kata dia, dirinya akan tetap membangun komunikasi dengan gubernur terkait penempatan pejabat karateker Mateng.

"Langkah persuasif akan tetap saya lakukan. Terkecuali, jika pertimbangan saya selaku bupati tak lagi didengar oleh gubernur," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Aksi Pembentukan (KAP) Mateng, H.Aruchul Thahir menyampaikan, penempatan pejabat karateker di Mateng harus mengakomodir aspirasi masyarakat.

"Bupati Mamuju telah melaksanakan kewajibannya untuk mengusulkan pejabat karateker yakni Habsi Wahid yang saat ini menjabat Sekda kabupaten Mamuju. Hanya tambahan dua orang pejabat Pemprov yang diusulkan ke Mendagri tanpa melalui pertimbangan bupati," katanya.

Sehingga, kata dia, jika bukan Habsi Wahid yang menjadi pejabat karateker maka otomotis penempatan karateker ke Mateng dinilai cacat hukum karena dua nama usulan gubernur tanpa ada pertimbangan bupati.

"Kami harapkan agar gubernur bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat Mateng terkait penempatan pejabat karateker. Kami tidak hendaki ada gesekan antara masyarakat karena adanya kepentingan," ungkapnya.

Editor : Agus Setiawan
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar