Pemprov Sulsel raih UHC Award untuk pertama kali

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pertama kalinya meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award, yakni penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah atas capaian cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) minimal 95 persen dari jumlah penduduk.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melalui keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan Penghargaan UHC Award 2023 ini menjadi yang pertama kali bagi Pemprov Sulsel.

“Ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Sulsel dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada hampir seluruh penduduk Sulsel,” ujarnya.

Andi Sudirman mengatakan hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 97,52 persen atau 9 juta lebih masyarakat Sulsel yang telah dilindungi BPJS Kesehatan. 

Sementara itu, Pemprov Sulsel kembali menganggarkan Rp217 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 1,8 juta warga kurang mampu.

"Hal itu tidak lepas dari sinergi kami bersama kabupaten/kota, termasuk dalam mengalokasikan bantuan keuangan untuk mengcover kepesertaan PBI-APBD,” kata Andi Sudirman.

Sehari sebelumnya, penghargaan dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI ini, diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Rosmini Pandin menambahkan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ada beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel.

“Mulai dari menyiapkan dana sharing untuk PBI. Melakukan advokasi ke kabupaten/kota untuk pemenuhan melalui surat edaran Gubernur Sulsel. Serta verifikasi, mencatat dan mendaftarkan cakupan UHC mulai dari tingkat desa,” kata dia.

Wakil Presiden RI KH Maruf Amin dalam arahannya mengatakan program JKN-KIS merupakan program strategis nasional sejak 2014. Indonesia salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.

"Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN," katanya.

Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan beragam inovasi dan pencapaian luar biasa yang telah diraih dalam Program JKN selama ini tidak lepas dari sinergi yang baik dari peran Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Ini sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam memberikan komitmen di dalam program JKN," ungkap Muhadjir.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya juga memberi apresiasi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam program JKN.