Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE mengatakan penetapan karateker Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Provinsi Sulawesi Barat, paling lambat dilaksanakan pekan depan.
"Kami sudah menghubungi Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), mengenai penetapan karateker Mateng yang belum dilaksanakan hingga saat ini," kata Boki Ratu Nita Budhi Susanti saat berada menghadiri Seminar Nasional Tentang Sistem Ketatanegaraan yang digelar MPR-RI, di Mamuju, Jumat.
Dia mengatakan, Dirjen Otoda Kemendagari menyatakan, penetapan karateker Mateng yang telah resmi dimekarkan dari Kabupaten induknya Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibukota Provinsi Sulbar melalui Undang Undang Nomor 4 tahun 2013, akan ditetapkan pekan depan.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sulbar sebelumnya telah mengusulkan tiga nama pejabat di Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju yang akan ditetapkan menjadi karateker Mateng kepada Kemendagri.
Namun, kata dia, karena tiga pejabat yang dimaksud akan segera memasuki maka pensiun, maka pengusulan kembali dilakukan pemerintah di Sulbar kepada Kemendagri untuk nantinya ditetapkan.
"Tiga nama yang diusulkan saat ini oleh pemerintah di Sulbar, telah disampaikan kepada Kemendagri dan usulan itu telah diterima, namun Kemendagri belum membeberkan tiga nama itu," katanya.
Ia mengatakan, dengan usulan itu maka Kemendgari telah berjanji akan menetapkan karateker Mateng melalui surat keputusan paling lambat pekan depan.
"DPR-RI juga akan mendesak kepada Kemendagri agar penetapan karateker Mateng tidak ditunda lagi, agar segera Mateng memiliki pemerintahan yang akan membawa daerah itu maju dan berkembang," katanya.
Ia juga berharap agar masyarakat yang ada di Mateng dapat sabar menunggu ditetapkannya karateker Mateng karena sudah hampir ditetapkan. Agus Setiawan
Berita Terkait
Komisi IX DPR RI mendukung BPJS Kesehatan siapkan posko mudik
Minggu, 7 April 2024 2:17 Wib
Wali Kota Makassar usul ke DPR RI buat bendungan karet di Sungai Tallo dan Jeneberang
Sabtu, 6 April 2024 20:46 Wib
Wali Kota Makassar dan Komisi V DPR RI bahas pembangunan Stadion
Sabtu, 6 April 2024 1:30 Wib
Pj Gubernur Sulsel dan Komisi V DPR RI memastikan kesiapan lahan stadion
Sabtu, 6 April 2024 1:21 Wib
Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Sulsel divonis lima bulan
Kamis, 4 April 2024 2:11 Wib
Komisi II DPR tunda raker soal Pemilu 2024 karena KPU tidak hadir
Senin, 1 April 2024 18:40 Wib
Bawaslu Sulsel : Dugaan penggelembungan suara Caleg tidak terbukti
Kamis, 28 Maret 2024 23:25 Wib
Paripurna DPR menyetujui RUU Desa jadi undang-undang
Kamis, 28 Maret 2024 12:51 Wib