Komisi I Diminta Bentuk Pansus Penataan Aset

Jumat, 12 Juli 2013 20:27 WIB

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua DPRD Sulawesi Barat Hamzah Hapati Hasan memerintahkan Komisi I DPRD Sulbar segera membentuk panitia khusus penataan aset daerah yang sampai sekarang belum terdata secara baik.

"Pansus yang dibentuk ini tujuannya adalah mencari dan menelusuri aset-aset daerah yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 8 miliar," kata Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan saat memimpin rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan APBD Sulbar 2012, di Hotel Mutiara Mamuju, Jumat.

Menurutnya, pansus ini dipandang penting agar persoalan aset daerah bisa tertangani dengan baik sesuai keinginan gubernur.

"Berdasarkan keinginan gubernur meminta agar DPRD segera bertindak, saya minta Komis I mulai pekan depan segera membentuk pansus dan langsung bekerja. Cari itu aset-aset yang katanya tidak diketahui keberadaannya," tutur Hamzah.

Terhadap penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Diperoleh Pemprov Sulbar, menurutnya itu adalah motivasi untuk bekerja lebih baik.

Sesuai rekomedasi BPK, Hamzah menekankan pentingnya segera dilakukan penyediaan data memadai terhadap aset daerah. Karena terdapat perbedaan nilai aset tetap antara neraca, catatan atas laporan keuangan dan data kartu inventaris barang tanpa dapat dijelaskan perbedaannya.

"Saya kira itu harus ditindaklanjuti semua SPKD, khususnya yang masuk dalam daftar temuan," paparnya.

Dijelaskan, hasil rekomendasi BPK yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD merupaka pedoman, mekanisme, dan prosedur melakukan tindak lanjut.

Dengan tekad baik dan kinerja yang baik, Hamzah yakin Sulbar akan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk meraih WTP, Hamzah meminta Pemprov Sulbar segera menyusun rencana aksi dalam melaksanakan tindak lanjut yang dibarengi dengan kerja keras.

"Untuk meraih WTP itu tidak mudah. Itu memerlukan kerja keras Pemprov dan DPRD Sulbar. Semoga itu bisa diraih nanti," harap Hamzah. N Yuliastuti

(T.KR-ACO/C/N002/N002) 12-07-2013 20:27:49

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.