Kemenkumham terima hibah Rp1 miliar dari Pemprov Sulsel
Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima bantuan hibah sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan kantor dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
Penyerahan hibah dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel Muhammad Firda mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa (6/6).
Muhammad Firda dalam sambutannya mengatakan komitmen Gubernur Sulsel terkait pemberian dana hibah dalam rangka mendukung satuan kerja ataupun mitra pemprov di Sulsel sesuai kebutuhan mitra pemprov tersebut.
"Gubernur akan selalu mendukung dan membantu sesuai dengan aturan yang ada," terangnya
Muhammad Firda menambahkan pemprov pada 2024 sudah mengalokasikan dana hibah jika sewaktu-waktu ada mitra pemprov ada yang membutuhkan, tentunya ini dalam rangka mendukung visi misi gubernur untuk pembangunan Sulsel.
Sementara itu, Kakanwil Liberti Sitinjak dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov yang telah memberikan hibah pada Kemenkumham Sulsel.
"Dana hibah ini akan di pergunakan dengan transparan, profesional Dan akuntabel untuk mendukung kinerja, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di Sulsel," ujar Liberti.
Liberti juga menyampaikan mempunyai kewajiban untuk membangun Sulsel karena datang Sulsel untuk membantu gubernur.
"Jadi walaupun Kakanwil orang Medan tapi saat ini dia juga sebagai orang Sulawesi Selatan," katanya.
Menurut dia, saat ini Kanwil Sulsel terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan space parkir bagi tamu yang datang, sementara pegawai berkorban dengan parkir ditempat yang telah disepati bersama.
Kakanwil berjanji akan mempergunakan dana hibah tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa adanya korupsi dan berharap pada 2024 akan mendapatkan dana hibah lanjutan untuk pembangunan gedung Kanwil Sulsel yang akan dijadikan salah satu kantor modern yang menjadi pilar maupun landmark Sulsel.
Kakanwil berharap agar dapat terus bersinergi dengan Provinsi Sulsel sehingga mampu menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya.(*/Inf)
Penyerahan hibah dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel Muhammad Firda mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa (6/6).
Muhammad Firda dalam sambutannya mengatakan komitmen Gubernur Sulsel terkait pemberian dana hibah dalam rangka mendukung satuan kerja ataupun mitra pemprov di Sulsel sesuai kebutuhan mitra pemprov tersebut.
"Gubernur akan selalu mendukung dan membantu sesuai dengan aturan yang ada," terangnya
Muhammad Firda menambahkan pemprov pada 2024 sudah mengalokasikan dana hibah jika sewaktu-waktu ada mitra pemprov ada yang membutuhkan, tentunya ini dalam rangka mendukung visi misi gubernur untuk pembangunan Sulsel.
Sementara itu, Kakanwil Liberti Sitinjak dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov yang telah memberikan hibah pada Kemenkumham Sulsel.
"Dana hibah ini akan di pergunakan dengan transparan, profesional Dan akuntabel untuk mendukung kinerja, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham di Sulsel," ujar Liberti.
Liberti juga menyampaikan mempunyai kewajiban untuk membangun Sulsel karena datang Sulsel untuk membantu gubernur.
"Jadi walaupun Kakanwil orang Medan tapi saat ini dia juga sebagai orang Sulawesi Selatan," katanya.
Menurut dia, saat ini Kanwil Sulsel terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan space parkir bagi tamu yang datang, sementara pegawai berkorban dengan parkir ditempat yang telah disepati bersama.
Kakanwil berjanji akan mempergunakan dana hibah tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa adanya korupsi dan berharap pada 2024 akan mendapatkan dana hibah lanjutan untuk pembangunan gedung Kanwil Sulsel yang akan dijadikan salah satu kantor modern yang menjadi pilar maupun landmark Sulsel.
Kakanwil berharap agar dapat terus bersinergi dengan Provinsi Sulsel sehingga mampu menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya.(*/Inf)