
Ketua DPRD Sulbar Dihadapkan Pada Situasi Dilematis

"Jika harus bertanya pada hati nurani saya, maka saya akan memilih untuk tidak bersikap dan tidak ingin mengambil keputusan yang menyangkut nasib seseorang," katanya.
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua DPRD Sulbar H. Hamzah Hapati Hasan semakin dihadapkan pada posisi dilematis terkait dengan polemik yang tidak berkesudahan manyangkut PAW (pergantian antarwaktu) anggota DPRD Sulbar.
Setelah melakukan kajian secara matang maka orang nomor satu di DPRD Sulbar ITU akhirnya mengambil sikap demi menjaga citra dan stabilitas lembaga yang dipimpinnya, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat Sulbar bahwa DPRD secara umum dan pimpinan DPRD secara khusus mampu mengambil keputusan meskipun dalam kondisi yang dilematis.
Walaupun Hamzah dalam posisi yang serba sulit, namun ia harus mengambil keputusan final walaupun nantinya ada pihak yang menderita kerugian akibat keputusan itu.
"Jika harus bertanya pada hati nurani saya, maka saya akan memilih untuk tidak bersikap dan tidak ingin mengambil keputusan yang menyangkut nasib seseorang," katanya.
Hamzah bukan takut mengambil keputusan, tapi ia tidak ingin ada yang terluka karena keputusan itu. Meski sebenarnya, keputusan jadi atau tidaknya PAW anggota DPRD bukan keputusannya, melainkan keputusan dari pemerintah pusat atau Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD tingkat provinsi.
Menurut Hamzah, seandainya ada langkah kompromi yang bisa dilakukan untuk menguntungkan semua pihak, maka langkah itulah yang paling tepat untuk dilakukan. Jika ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan tanpa perlu melibatkan keputusan pimpinan DPRD, maka Hamzah akan melepaskan keprotokoleran yang melekat pada dirinya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan secara kekeluargaan tersebut.
Polemik yang paling terasa adalah kisruh di internal Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Di mana ada dua pihak yang saling serang demi mempertahankan jabatan sebagai anggota DPRD Sulbar dan menggantikan jabatan sebagai anggota DPRD Sulbar.
Sekarang, pihak Arifin Nurdin cs berusaha mempertahankan jabatannya sebagai anggota DPRD Sulbar. Karena Arifin cs bermaksud untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD Sulbar periode 2014-2019, tapi partai mereka yakni PDK sudah tidak menjadi peserta pemilu lagi, maka mau tak mau mereka harus pindah partai.
Konsekuensinya adalah mereka harus mengundurkan diri sebagai anggota PDK sekaligus harus mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD karena pada pemilu tahun 2009 lalu, mereka dicalonkan oleh PDK.
Tapi, keluarnya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 31 Juli 2013 memberikan angin segar kepada Arifin cs yakni sebuah sinyal kepada mereka untuk melakukan upaya agar tidak diberhentikan sebagai anggota DPRD Sulbar.
Makanya, mereka merasa tidak perlu lagi ada proses PAW dengan menjadikan putusan MK tersebut sebagai pelindung.
Tapi, di satu sisi, pihak lain yakni Hasan Sulur cs yang bermaksud menggantikan posisi Arifin cs di DPRD Sulbar juga punya senjata untuk meluluskan keinginan mereka agar bisa duduk menjadi anggota dewan.
Pascapengunduran diri Arifin Nurdin cs yang terdiri dari Arifin Nurdin, Muhammad Taufan, Hastuti Indriani, Dewan Pengurus Nasional PDK langsung mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan proses PAW kepada ketiganya.
Surat DPN PDK Nomor ; PDK/PAW/PP-SJ/023/IV/2013 tanggal 25 April 2013 merekomendasikan Hasan Sulur untuk menggantikan Muhammad Taufan sebagai anggota DPRD Sulbar serta menggantikan Arifin Nurdin sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar.
Dalam surat ini juga disebutkan jika Arifin Nurdin digantikan oleh Husni Husain sebagai anggota DPRD Sulbar. Lalu, disusul surat kedua yakni pada tanggal 17 Juni 2013 dengan nomor : PDK/PAW/P-SJ/031/VI/2013 yang menyebutkan jika Hastuti Indriani digantikan oleh Ahmad Mustamin sebagai anggota DPRD Sulbar.
Karena menganggap Ketua DPRD Sulbar belum bersikap terhadap surat ini dan surat-surat selanjutnya yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Provinsi PDK Sulbar dibawah pimpinan Hasan Sulur yang intinya meminta agar proses PAW segera dilaksanakan, makanya Hasan Sulur cs langsung melayangkan surat kepada Ketua DPRD Sulbar pada tanggal 21 Agustus 2013 bernomor : PDK/PP/KU-SU/045/VIII/2013 yang berisi tujuh poin ternyataan.
Beberapa poin krusial pada surat tersebut adalah menyatakan kepada ketua DPRD bahwa langkah dan kebijakan yang dilakukan menyangkut proses PAW merupakan bentuk pembiaran.
Akibat dari pembiaran ini, Hasan Sulur cs menganggap telah terjadi kerugian negara. Hak-hak Hasan cs selaku warga negara seharusnya dilindungi bukan dibiarkan terbengkalai karena tidak diprosesnya PAW tersebut.
Hasan cs merasa dipermainkan dan dibohongi dalam proses PAW karena pada pertemuan pertama di bulan Mei 2013, ketua DPRD berjanji akan memproses PAW paling lambat 10 hari.
Pertemuan kedua di bulan Juni 2013, ketua DPRD berjanji akan memproses paling lambat 14 hari. Intinya, Hasan cs sangat menyayangkan langkah dan kebijakan ketua DPRD sebagai salah satu calon pemimpin masa depan Sulbar yang hanya mampu mengumbar janji tapi tidak mampu merealisasikan janji-janji tersebut.
Kalau persoalan PAW ini dibiarkan terus tanpa ada langkah konkret, maka pihak Hasan cs akan melakukan langkah-langkah secara hukum. Pihak Hasan cs sudah berkonsultasi dengan calon pengacara mereka.
Bahkan, kata dia, pihak Hasan cs menuding jika Hamzah Hapati Hasan selaku ketua DPRD terkesan melindungi anggota DPRD yang sudah seharusnya di-PAW.
Hamzah menuturkan, selama ini ia tidak tinggal diam melainkan tetap menyikapi seluruh surat dari PDK yang dikirimkan kepadanya.
"Semua surat yang masuk saya telahm baik surat dari pengurus pusat dan pengurus provinsi PDK, semuanya dipelajari dan ditelaah termasuk dikonsultasikan dengan sejumlah konsultan hukum," kata Hamzah.
Saat itu, kata dia, sejumlah pengacara dan konsultan hukum memberikan masukan terkait polemik itu.
"Rata-rata masukan tersebut meminta kepada saya untuk bersikap dan menindaklanjuti karena surat-surat tersebut dari sisi aspek hukum adalah sah dan mempunyai legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika tidak direspons, maka bisa berdampak secara hukum khususnya surat-surat yang terkait dengan Hasan Sulur cs," katanya.
Sedangkan surat-surat yang terkait dengan Arifin Nurdin cs, menurut konsultan hukum, dampak hukumnya lemah jika tidak direspons. Posisi ketua DPRD lemah secara hukum jika tidak mengakomodir surat-surat terkait Hasan cs atau versi Hasan cs terhadap proses PAW.
Hal inilah yang membuat hati dan pikiran ketua DPRD tidak bisa tenang karena menghadapi dilema.
Di satu sisi, dari hati kecilnya yang paling dalam ia sangat tidak menginginkan ada rekannya di DPRD yang harus diberhentikan. Tapi, di sisi lain ia harus patuh pada aturan dengan melakukan tindakan yang seharusnya, tindakan yang sesuai dengan kewenangannya yakni melakukan proses administrasi terkait PAW.
Sesuai prosedur atau aturan yang berlaku, maka proses PAW dimulai dari pengusulan pimpinan DPRD ke KPU terkait proses PAW agar pihak KPU melakukan verifikasi terhadap nama-nama calon legislatif yang akan masuk menggantikan anggota dewan yang akan diganti melalui proses PAW tersebut.
Lalu, KPU mengirimkan surat kembali ke pimpinan DPRD yang berisi hasil verifikasi. Selanjutnya, pimpinan DPRD mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk permintaan pembuatan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan.
Jadi kata dia, sebenarnya bukan pimpinan DPRD yang menentukan apakah seorang anggota dewan bisa di PAW atau tidak karena keputusan akhir ada di tangan Menteri Dalam Negeri.
Intinya, ketua DPRD hanya melaksanakan tugasnya secara terbatas sesuai ketentuan undang-undang yakni melakukan proses administrasi PAW untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri apakah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan atau tidak. Kaswir
Pewarta : Aco Ahmad
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
