DKP Keluhkan Minimnya Anggaran Pengawasan Laut

Jumat, 15 November 2013 14:29 WIB

"Apalah artinya bantuan alat tangjkap jika kondisi laut kita di rusak. Makanya, dukungan dana operasional sangat diharapkan," jelasnya.

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat mengeluhkan minimnya anggaran pengawasan laut sepanjang wilayah maritim Selat Makassar.

"Saat ini kita sulit menambah jumlah personil pengawas karena dukungan anggaran yang tak memadai termasuk dukungan dana untuk meningkatkan sumberdaya manusia," kata Kepala Bidang Pengawasan DKP Sulbar, Farid Wadji di Mamuju, Jum`at.

Menurutnya, alokasi anggaran setiap tahunnya sangat minim yang diplot melalui APBD maupun APBN.

Karena itu kata dia, pemerintah diharapkan ikut memberikan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi pengawasan kelautan.

"Apalah artinya bantuan alat tangjkap jika kondisi laut kita di rusak. Makanya, dukungan dana operasional sangat diharapkan," jelasnya.

Farid menyampaikan, lebih memiriskan lagi karena sarana kendaraan operasional atau kapal belum ada sehingga hanya mengandalkan kapal milik Polisi Angkatan Laut (Polairud).

Meski minim anggaran kata dia, namun upaya memaksimalkan pengawasan tetap dilakukan sepanjang perairan Sulbar.

"Selama tahun 2012, aksi pengeboman ikan marak terjadi di wilayah perairan Majene dan pelakunya telah diamankan oleh aparat kepolisian," katanya. Budi Suyanto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.