Pemprov Sulbar raih 12 penghargaan pembangunan dari pemerintah pusat

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) meraih 12 penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilan melaksanakan program pembangunan.

Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh di Mamuju, Minggu, mengatakan penghargaan itu diraih dalam kurun waktu Mei hingga November 2023. 

Ia menyebut penghargaan yang diraih Sulbar yakni transformatif pembelajaran, perencanaan berbasis data, dan implementasi kurikulum merdeka mengajar sebagai program sekolah penggerak yang diberikan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

Penghargaan lainnya adalah Indonesian Awards dari Inews Media Group kategori Excellent Awards for Strategic Initiative Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di perusahaan media Inews Tower.

Selanjutnya, penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemprov Sulbar sebagai pemerintah di daerah yang telah berhasil menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui apikasi srikandi pada seluruh OPD di Surakarta.

"Pemerintah Sulbar juga mendapat penghargaan sebagai tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) terbaik II wilayah Sulawesi, kemudian, penghargaan dari  Direktur Utama LARS DHP dr.R. Heru Ariyadi, atas pemenuhan standar layanan kesehatan di Sulbar," katanya.

Ia mengatakan penghargaan lainnya atas percepatan pengembangan kawasan transmigrasi Sulbar dari Kemendes PDTT,  penghargaan dari Kementrian Kominfo sebagai instansi terbaik kedua dalam pemanfaatan srikandi tingkat pemerintah provinsi tahun 2023. 

"Kemudian penghargaan pembinaan program kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2023 dan penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi daerah, serta penghargaan sebagai KIM Inspiratif pada Kim Festival di Surabaya" kata Gubernur.

Selain itu, penghargaan sebagai  provinsi tecepat menurunkan kemiskinan ekstrem tercepat di Pulau Sulawesi, serta mendapatkan sertifikasi penghargaan tiga warisan budaya Sulbar.

Ia berharap penghargaan yang dicapai tersebut dapat semakin melahirkan inovasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulbar, untuk semakin memajukan pembangunan di Sulbar.

"OPD di Sulbar diminta tetap satu frekuens mengatasi lima permasalahan pembangunan Sulbar, yakni, stunting, kemiskinan, perkawinan anak, anak putus sekolah dan inflasi," katanya.